JAKARTA – Pergantian sejumlah pejabat dalam reshuffle kabinet dinilai belum otomatis menjawab persoalan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, mengatakan reshuffle seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai pergantian pejabat.
Menurut dia, perubahan tersebut perlu diikuti pembenahan kinerja dan langkah konkret untuk menjawab persoalan masyarakat.
Baca Juga: Bantaran Sungai Toba-Asahan di Toba Diusulkan Jadi Destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif Ubedilah juga menyoroti frekuensi reshuffle yang menurutnya telah mencapai tujuh kali sejak awal pemerintahan Prabowo.
Ia mengatakan frekuensi tersebut perlu dilihat dari sisi efektivitas penataan pemerintahan.
"Ini reshuffle terbanyak dibanding dua tahun era Jokowi. Ini baru dua tahun sudah tujuh kali," ujar Ubedilah dalam diskusi PWJ bertajuk "Membedah Reshuffle Kabinet: Kepentingan Rakyat atau Elit?" di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu, 3 Oktober 2026.
Menurut Ubedilah, persoalan utama bukan hanya berapa kali pergantian pejabat dilakukan, melainkan bagaimana pemerintah menentukan orang yang dinilai tepat untuk menjalankan agenda pemerintahan.
"Jadi memang reshuffle yang berkali-kali itu sebetulnya menunjukkan bahwa presiden kurang atau tidak punya kapasitas untuk merekrut orang-orang terbaik dalam menangani persoalan. Jadi kapasitas mencari orang tepat untuk menjalankan Asta Cita itu gagal. Mengulang berulang kali. Sampai tujuh kali," katanya.
Ubedilah mengatakan pemerintah perlu menjelaskan kepada publik alasan di balik pergantian setiap menteri.
Menurut dia, penjelasan tersebut diperlukan agar masyarakat mengetahui tujuan dari perubahan struktur pemerintahan.
"Evaluasi kinerjanya enggak pernah diceritakan oleh Prabowo. Kenapa dia mengganti menteri ini, kenapa enggak, dan lain-lainnya itu, kan enggak. Tapi ganti aja karena atas nama hak prerogatif," lanjutnya.
Menurut dia, alasan pergantian pejabat dan penempatan menteri baru penting disampaikan secara terbuka kepada publik.