JAKARTA - Sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026). Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi terkait keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kepastian operasional dapur SPPG hingga hubungan kemitraan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Koordinator aksi, Sawaludin Aweng, mengatakan sejumlah mitra telah mengeluarkan modal untuk membangun fasilitas dapur SPPG. Modal tersebut berasal dari pinjaman perbankan maupun dana pribadi.
Persoalan muncul karena sebagian dapur yang telah selesai dibangun disebut belum mendapatkan kepastian kapan dapat mulai beroperasi. Kondisi itu berdampak pada kewajiban mitra dalam mengembalikan pinjaman investasi yang digunakan untuk membangun fasilitas MBG.
Baca Juga: Kepergok Istri Keluar Tempat Hiburan Malam di Medan, Kepala SPPG Tebing Tinggi Diproses Dicopot Dalam aksi tersebut, para mitra menyiapkan empat tuntutan utama. Pertama, mereka menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.
Kedua, mitra meminta pemerintah mendorong BGN mencabut moratorium pembangunan SPPG, baik di wilayah aglomerasi maupun daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T.
Ketiga, para mitra meminta adanya mekanisme pengembalian investasi yang telah mereka keluarkan untuk membangun fasilitas dapur SPPG.
Keempat, mereka meminta kepastian hukum dalam hubungan kemitraan dengan BGN, termasuk melalui pembentukan undang-undang sebagai dasar hukum penyelenggaraan Program MBG.
Rencana aksi tersebut muncul di tengah kebijakan moratorium pembangunan SPPG baru yang sebelumnya diterapkan BGN sebagai bagian dari pembenahan tata kelola program MBG.
Dalam perkembangan sebelumnya, Kepala BGN menyebut moratorium dilakukan bersamaan dengan refocusing penerima manfaat serta pembenahan dapur yang telah berdiri dan beroperasi. Sementara Wakil Kepala BGN Trenggono pada Juli 2026 menyatakan penghentian sementara tersebut tidak dimaksudkan berlangsung permanen.
Hingga akhir Agustus 2026, moratorium izin SPPG baru masih disebut berlaku. Pemilik dapur yang belum beroperasi diminta menunggu proses penataan aturan dan tata kelola program.
Para mitra SPPG kemudian melakukan konsolidasi di sejumlah daerah menjelang aksi 1 Oktober. Koordinator aksi memperkirakan jumlah massa yang dapat hadir mencapai 50 ribu hingga 100 ribu orang. Angka tersebut merupakan target atau perkiraan dari pihak penyelenggara dan belum menunjukkan jumlah peserta yang telah dipastikan hadir.
Aksi tersebut diharapkan menjadi ruang bagi para mitra untuk menyampaikan persoalan mengenai investasi, kepastian operasional dapur, keberlanjutan program serta kepastian hubungan kemitraan dengan BGN kepada pemerintah dan DPR RI.* (tm/dh)