JAKARTA - Komisi II DPR RI memanggil Ombudsman RI pada Selasa (29/9/2026) untuk membahas temuan inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pemanggilan Ombudsman dilakukan untuk mendengar penjelasan secara menyeluruh mengenai temuan di Lapas Cibinong sekaligus membahas langkah perbaikan pelayanan publik.
"Jam 14 Ombudsman kami panggil," kata Rifqi saat dikonfirmasi.
Baca Juga: Buntut Skandal Lapas Cibinong: DPR Siap Turun Tangan, Dirjen PAS Perintahkan Seluruh Bangunan Liar Dibongkar Menurut Rifqi, Komisi II mendorong Ombudsman tidak hanya menindaklanjuti temuan di Lapas Cibinong secara kasus per kasus. Temuan tersebut dinilai perlu menjadi bahan untuk memperbaiki tata kelola lembaga pemasyarakatan secara lebih luas.
"Dalam konteks Lapas Cibinong, tentu Ombudsman kami dorong bukan hanya sibuk mengoreksi apa yang menjadi temuan mereka di Lapas Cibinong, tetapi harus kemudian mampu memberikan rekomendasi konkret bagaimana perbaikan tata kelola lapas di seluruh Indonesia," ujarnya.
Pemanggilan tersebut juga berkaitan dengan posisi Ombudsman sebagai mitra kerja Komisi II DPR RI. Dewan ingin mendengar laporan mengenai kegiatan dan temuan Ombudsman secara menyeluruh.
Selain membahas persoalan di Lapas Cibinong, Komisi II juga mendorong Ombudsman tetap menjalankan fungsi utamanya dalam mencegah maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Pada pihak yang lain juga akan mendorong Ombudsman untuk terus bekerja melakukan pekerjaan utamanya, yaitu mencegah maladministrasi dan perbaikan layanan publik di Indonesia," pungkas Rifqi.
Sebelumnya, Ombudsman melakukan sidak ke Lapas Kelas IIA Cibinong dan menemukan sejumlah fasilitas yang menjadi sorotan publik, termasuk bangunan dengan fasilitas menyerupai hunian mewah.
Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti pemerintah dan DPR melalui pemeriksaan terhadap sejumlah pihak serta pendalaman terhadap fasilitas dan aset di lingkungan Lapas Cibinong.
Komisi II DPR berharap hasil pembahasan bersama Ombudsman dapat menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya berkaitan dengan Lapas Cibinong, tetapi juga menjadi bahan perbaikan tata kelola pelayanan publik dan pemasyarakatan secara lebih luas.* (in/dh)