JAKARTA - DPR RI menyetujui anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp240,2 triliun. Persetujuan tersebut menjadi kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX DPR bersama Kepala BGN dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kamis (17/9/2026).
Persetujuan anggaran itu disampaikan beberapa hari setelah Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/9/2026). Posisi Menteri Keuangan kemudian diisi Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tidak akan menggunakan anggaran secara berlebihan dalam menjalankan program, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, efisiensi tetap menjadi perhatian dalam pengelolaan anggaran negara.
Baca Juga: Sapu Bersih 'Hanky-Panky' & Kickback MBG BGN Haramkan Beras SPHP dan MinyaKita "Kita enggak mau anggaran jor-joran juga kayak yang lalu-lalu. Pengadaan yang nggak perlu, sudah enggak mungkin kita lakukan itu," ujar Sudaryono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Sudaryono menegaskan setiap anggaran yang dikelola BGN merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, dia mengatakan pihaknya akan berupaya agar anggaran yang tersedia memberikan manfaat sebesar mungkin kepada masyarakat.
Sebelumnya, ketika Purbaya masih menjabat Menteri Keuangan, muncul pembahasan mengenai kemungkinan efisiensi anggaran BGN hingga di bawah Rp200 triliun. Purbaya menyampaikan hal tersebut saat berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (7/9/2026).
"Tahun ini bisa sampai di bawah 200. Iya kira-kira," kata Purbaya saat itu.
Dalam pengajuan anggaran 2027, BGN menetapkan pagu sebesar Rp240,20 triliun setelah melalui efisiensi Rp30 triliun. Sebelumnya, pagu indikatif awal BGN pada 7 Mei 2026 tercatat sebesar Rp270,20 triliun.
Dari total anggaran tersebut, Rp232,88 triliun atau 96,95 persen dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional. Sebagian besar dari dana tersebut, yakni Rp232,50 triliun, digunakan untuk penyediaan menu MBG. Sementara Rp373,3 miliar dialokasikan untuk kegiatan teknis pemenuhan gizi non-MBG.
Adapun anggaran Program Dukungan Manajemen sebesar Rp7,33 triliun atau sekitar 3,05 persen. Dari jumlah tersebut, Rp7,08 triliun digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan sisanya dialokasikan untuk operasional kantor dan dukungan manajemen non-operasional.
Berdasarkan unit eselon I, alokasi terbesar berada pada Deputi Penyediaan dan Penyaluran yang bertugas menjalankan distribusi MBG dengan nilai Rp232,56 triliun. Sekretariat Utama mendapat alokasi Rp7,26 triliun, sementara sisanya dibagikan kepada kedeputian lain dan pusat data.
Anggaran BGN tersebut juga dibagi ke dalam tiga fungsi utama. Fungsi Pendidikan mendapat Rp198,96 triliun untuk program MBG bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan. Fungsi Kesehatan memperoleh Rp33,54 triliun yang difokuskan pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sementara Fungsi Ekonomi mendapat Rp7,69 triliun untuk kegiatan pendukung.