JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti penggunaan anggaran pemerintah daerah yang dinilai belum optimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Prabowo mengaku heran karena masih menemukan anggaran pemerintah daerah yang tidak segera digunakan dan justru disimpan di perbankan.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat anggaran yang telah ditransfer pemerintah pusat belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Baca Juga: Purbaya Sebut Alasan Dicopot karena Rombak Pejabat Kemenkeu, Istana Bantah: Tidak Ada yang Istimewa "Kadang-kadang aneh, uang oleh pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPR. Antara gubernur sama DPR. Jadi uang sudah kita transfer. Gak dipakai," kata Prabowo dalam Program Presiden Menjawab, Rabu, 16 September 2026.
Prabowo mengatakan pemerintah pusat perlu memastikan setiap anggaran negara digunakan secara efektif.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam pengelolaan Transfer ke Daerah atau TKD.
Menurut Prabowo, anggaran yang ditransfer ke daerah pada dasarnya ditujukan untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui TKD, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah.
Namun, Prabowo menilai anggaran tersebut tetap harus segera direalisasikan untuk program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sorotan mengenai dana daerah yang tersimpan di bank juga muncul dalam pembahasan pemerintah beberapa waktu terakhir.
Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut dana pemerintah daerah yang tersimpan di perbankan mencapai Rp195,2 triliun per 31 Agustus 2026.
Ia meminta pemerintah daerah mempercepat penggunaan anggaran agar dampaknya terhadap perekonomian lebih terasa.