JAKARTA - DPR mendorong pemerintah menyusun strategi pemberantasan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Desakan itu disampaikan setelah tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tewas ditembak saat menjalankan tugas.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Oleh Soleh meminta pemerintah tidak hanya menangani aksi kekerasan di Papua secara kasus per kasus. Menurutnya, dibutuhkan peta jalan atau roadmap yang jelas agar penanganan KKB dilakukan secara menyeluruh.
"Jangan hanya kasus per kasus. Aparat harus menyusun strategi secara menyeluruh untuk memberantas KKB. Harus ada roadmap pemberantasan KKB di Papua, sehingga langkah negara tidak hanya muncul ketika ada kasus," kata Oleh Soleh kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).
Baca Juga: Mahfud MD Usul SPPG Dihapus, MBG Dikelola Kopdes Merah Putih dan Dimasak di Sekolah Oleh menyampaikan belasungkawa kepada keluarga tiga korban. Dia meminta aparat segera mengusut kasus penembakan tersebut dan menangkap para pelaku.
Menurutnya, tiga pegawai pemerintah tersebut menjadi korban ketika sedang menjalankan tugas pelayanan publik. Karena itu, keamanan aparatur sipil dan masyarakat yang beraktivitas di wilayah rawan perlu menjadi perhatian pemerintah.
"Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini. Tiga pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan. Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya," ujarnya.
Oleh juga meminta aparat tidak hanya mengejar pelaku di lapangan, tetapi mengungkap jaringan dan motif di balik aksi kekerasan tersebut dengan tetap mengedepankan hukum serta perlindungan terhadap masyarakat sipil.
"Ini harus menjadi momentum untuk membersihkan KKB dari Papua, Indonesia. Sudah berulang kali mereka melakukan kekerasan dan pembunuhan. Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif setiap kali terjadi korban," katanya.
Desakan agar pelaku segera ditangkap juga disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono. Dia mendorong penguatan pengamanan di wilayah rawan serta jalur yang menjadi lokasi aktivitas masyarakat dan aparatur pemerintah.
Dave menilai koordinasi TNI dan Polri perlu diperkuat agar potensi ancaman dapat diantisipasi dan direspons dengan cepat.
"TNI perlu memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk mengerahkan kemampuan dan sumber daya yang diperlukan apabila situasi membutuhkannya," kata Dave.
Namun, Dave mengingatkan setiap tindakan aparat di lapangan harus dilakukan secara terukur dan terkoordinasi dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat sipil.