JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono buka suara terkait kabar siswa diminta tetap mengambil makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski sekolah diliburkan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sudaryono menjelaskan kondisi tersebut terjadi karena keputusan meliburkan sekolah disampaikan ketika dapur penyedia MBG telah menyiapkan makanan. Proses pengadaan bahan hingga memasak disebut sudah dilakukan sebelum adanya pengumuman libur.
"Ada karena karhutla kemudian sekolahnya libur. Tetapi diumumkan di saat dapurnya sudah memasak, sudah beli bahan baku, sudah dicacah, sudah persiapan," ujar Sudaryono seusai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, dikutip Jumat (4/9/2026).
Baca Juga: Dicecar DPR soal Ganti Rugi Siswa Keracunan MBG, Kepala BGN Blak-blakan Ngaku Belum Ada Kompensasi Resmi Menurut Sudaryono, makanan yang telah dipersiapkan tersebut tetap harus disalurkan pada hari itu agar tidak terbuang. Karena itu, dalam kondisi tertentu siswa atau orang tua diminta mengambil makanan yang sudah tersedia.
Ia menegaskan BGN tidak memaksakan pelaksanaan distribusi MBG apabila pemerintah daerah telah menetapkan sekolah diliburkan akibat kondisi tertentu, termasuk karhutla.
"Intinya kami mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah. Libur atau tidak libur, kami mengikuti. Kami tidak pernah memaksa demi MBG, walaupun ada karhutla, sekolah tetap buka," jelasnya.
Sudaryono mengatakan keputusan terkait kegiatan sekolah menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai tingkat pendidikan. Untuk jenjang SMA, kebijakan berada di pemerintah provinsi melalui gubernur. Sementara SD dan SMP berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten atau kota.
"Untuk SMA itu di pemerintah gubernur, kemudian SD, SMP di bupati atau wali kota. Kami serahkan. Begitu libur, kemudian MBG mengikuti," kata Sudaryono.
BGN, lanjutnya, akan menyesuaikan pelaksanaan program MBG dengan kebijakan pemerintah daerah, termasuk ketika sekolah harus diliburkan karena kondisi darurat seperti kebakaran hutan dan lahan.
Penyesuaian tersebut dilakukan agar distribusi program MBG tetap berjalan dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan keputusan pemerintah setempat.* (d/dh)