JAKARTA — Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan lembaganya mendapat pagu anggaran sebesar Rp94,2 miliar untuk 2027.
Menurut Anis, anggaran tersebut belum cukup untuk menjalankan seluruh tugas Komnas HAM, termasuk menangani tiga perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada tahun depan.
Hal tersebut disampaikan Anis dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 September 2026.
Baca Juga: Sri Rezeki Resmi Jadi Wakil Ketua DPRD Medan Gantikan Rajudin Sagala, Ini Harapan Rico Waas Anis mengatakan berdasarkan surat bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, Komnas HAM dan Komnas Perempuan memperoleh total pagu anggaran Rp133.545.823.000 atau sekitar Rp133,5 miliar.
"Komnas HAM dan Komnas Perempuan berdasarkan surat bersama Kementerian Bappenas dan juga Kementerian Keuangan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 133.545.823.000 (miliar), yang terdiri dari anggaran Komnas HAM sebesar Rp 94.237.687.000 (miliar). Anggaran Komnas Perempuan sebesar Rp 39.308.336.000 (miliar)," kata Anis dalam rapat.
Menurut Anis, angka tersebut sama dengan pagu indikatif Komnas HAM untuk 2027.
Namun, tidak tersedia alokasi anggaran untuk kegiatan program dukungan manajemen di Komnas HAM maupun Komnas Perempuan.
"Alokasi pagu non-operasional yang tersedia hanya ada pada program pemajuan dan penegakan HAM. Itu pun mayoritas adalah untuk output program prioritas nasional sebesar 71%, dan hanya tersisa 29% untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia," ujar Anis.
Anis mengatakan keterbatasan anggaran tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan tugas Komnas HAM.
Ia menyebut lembaganya telah melakukan sejumlah pertemuan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk membahas pagu anggaran tersebut.
"Tentu saja hal tersebut menimbulkan ketimpangan dan menjadi penghalang bagi kami dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga. Bapak/Ibu sekalian, menindaklanjuti pagu indikatif ini, kami sudah melakukan beberapa pertemuan baik dengan Bappenas maupun dengan Kementerian Keuangan," kata dia.
Anis kemudian memaparkan sejumlah alokasi anggaran yang direncanakan untuk program penegakan HAM pada 2027.