JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti tingginya permintaan sekolah terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan setelah Badan Gizi Nasional (BGN) menyisir penerima manfaat dan mengeluarkan sekitar 80 sekolah swasta elite dari daftar penerima MBG.
Purbaya mengatakan dirinya belum mendapatkan data rinci mengenai 80 sekolah yang dicoret tersebut. Namun, ia menyebut permintaan dari sekolah untuk mendapatkan program MBG tergolong tinggi.
"Gatau saya dia ga bilang sekolah elit. Tapi begini, saya tanya-tanya aja ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Dan itu cukup masif yang minta," kata Purbaya, Jumat (28/8/2026).
Baca Juga: Anggaran MBG Bakal Dipangkas, Purbaya: Ribuan Dapur Dievaluasi Tahun Ini Menurut Purbaya, tingginya permintaan tersebut menunjukkan program MBG mendapat respons positif dari sebagian masyarakat. Karena itu, ia meminta BGN membuka data mengenai jumlah sekolah yang mengajukan permintaan program tersebut.
"Artinya, program MBG ini sebagian masyarakat menurut saya amat baik. Dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang, kalau itu Anda (Sudaryono) umumkanlah ke publik, berapa sekolah yang minta itu," ujarnya.
Purbaya menilai penyampaian data secara terbuka penting agar masyarakat dapat melihat seberapa besar minat sekolah terhadap program MBG.
"Sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar," tegasnya.
Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemerintah tengah melakukan penajaman sasaran penerima MBG. Salah satu langkahnya ialah mengecualikan sejumlah sekolah swasta yang dinilai memiliki kemampuan finansial sehingga tidak menjadi prioritas penerima.
Dari hasil penyisiran tersebut, sekitar 80 sekolah swasta yang dikategorikan elite di berbagai wilayah Indonesia dikeluarkan dari daftar penerima MBG.
"Kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit, yang saya kira tidak membutuhkan MBG. Itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah se-Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kita exclude untuk tidak mendapatkan MBG," kata Sudaryono.
Selain sekolah swasta elite, BGN juga mengevaluasi sekolah berasrama dan pondok pesantren yang telah memiliki sistem pemenuhan gizi secara mandiri.
Sudaryono mencontohkan sekolah berasrama yang sudah menyediakan kebutuhan makan bagi siswanya sehingga tidak masuk dalam sasaran prioritas MBG.