JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan ribuan titik panas atau hotspot masih terdeteksi di sejumlah wilayah Indonesia. Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi daerah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni mencapai 3.947 titik.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Suar Pelita Panjaitan mengatakan jumlah hotspot di Kalteng meningkat 1.837 titik dibandingkan hari sebelumnya.
"Untuk situasi terkini, di mana di Kalimantan Barat jumlah hotspot naik sebanyak 215, sehingga hotspot yang ada saat ini menjadi 2.825. Kemudian jarak pandang di bawah 1 km. Untuk Kalimantan Tengah, hotspot juga naik sebesar 1.837 menjadi 3.947, jarak pandang sebesar 4 km," kata Berton dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube BNPB, Kamis (27/8/2026).
Baca Juga: Update Gempa NTT: Korban Tewas Tembus 111, Gempa Susulan Sudah 8.193 Kali Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Barat (Kalbar). Jumlah hotspot bertambah 215 titik sehingga kini mencapai 2.825 titik. Jarak pandang di wilayah tersebut dilaporkan berada di bawah 1 kilometer.
Sementara itu, jumlah titik panas di Kalimantan Selatan juga mengalami peningkatan. BNPB mencatat kenaikan 262 titik dibandingkan Rabu (26/8), sehingga total hotspot di wilayah tersebut menjadi 1.079 titik.
Untuk Kalimantan Selatan, jarak pandang dilaporkan masih berada di atas 7 kilometer.Di Sumatera Selatan, jumlah hotspot justru mengalami penurunan. Titik panas berkurang 263 titik sehingga tersisa 1.175 hotspot, dengan jarak pandang mencapai 8 kilometer.
Penurunan hotspot juga terjadi di Riau dan Jambi. Di Riau, jumlah titik panas turun 157 titik dan kini tercatat sebanyak 68 hotspot.
Sedangkan di Jambi, hotspot berkurang 92 titik sehingga tersisa 42 titik panas.
BNPB berharap penurunan titik panas juga terus terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan hingga kondisi kembali normal.
"Kita berharap titik panas yang ada di Sumatera dan di Kalimantan turun secara signifikan dan bahkan menjadi normal," ujar Berton.
Tingginya jumlah hotspot di sejumlah wilayah tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah bersama pemerintah daerah dan berbagai unsur terkait masih melakukan pemantauan serta penanganan di daerah yang dinilai rawan kebakaran.* (d/dh)