JAKARTA - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah turun menjadi 37% pada Agustus 2026. Angka tersebut merupakan hasil survei terbaru Tempo Data Science yang menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan survei sebelumnya.
General Manager Tempo Data Science Khairul Anam mengatakan tingkat kepuasan tersebut merupakan gabungan responden yang menyatakan puas dan sangat puas terhadap kinerja pemerintah.
"Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah itu di Agustus 2026 ada di angka 37 persen," kata Khairul Anam dalam rilis survei Tempo Data Science di Menteng, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Baca Juga: Bukan Jam Kantor Biasa, ASN SPPG Kini Wajib 'Melek' Jam 2 Pagi Demi Pastikan MBG Aman dari Racun Anam merinci, 34% responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah, sedangkan 3% lainnya menyatakan sangat puas.
Angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Pada Desember 2025, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah masih berada di angka 75%.
Kemudian pada Maret 2026, angka tersebut turun menjadi 58%. Dalam survei terbaru pada Agustus 2026, kepuasan publik kembali turun hingga 37%.
"Trennya bisa kita lihat sangat anjlok turun drastis. Di Desember 2025 approval rating masih di 75 persen, kemudian Maret 2026 itu turun di 58 persen, dan Agustus 2026 turun di 37 persen," ujar Anam.
Survei tersebut juga memotret tingkat ketidakpuasan berdasarkan kelompok usia dan wilayah. Ketidakpuasan tertinggi tercatat pada kelompok responden berusia 26-30 tahun, yakni mencapai 74%.
Sementara berdasarkan wilayah, Banten menjadi daerah dengan tingkat ketidakpuasan tertinggi, yaitu 76%.
Survei Tempo Data Science dilakukan pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 melalui wawancara tatap muka di 38 provinsi di Indonesia.
Sebanyak 1.260 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah menjadi responden survei. Survei tersebut memiliki sampling error sebesar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.
Dalam rilis survei tersebut hadir sejumlah pengamat, akademisi, ekonom, perwakilan pemerintah serta partai politik. Di antaranya Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Direktur Eksekutif PUSKAPOL Universitas Indonesia Hurriyah, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, hingga Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah Fahd Pahdepie.