JAKARTA - Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Aksi yang dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB itu akan membawa 10 tuntutan terkait politik, ekonomi, pendidikan, hukum hingga penanganan bencana.
Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel mengatakan aksi tersebut melibatkan 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Massa diperkirakan mencapai sekitar 1.000 orang.
"Aksi pada 27 Agustus 2026 ini bukan sekadar penyampaian pendapat biasa di jalanan, melainkan bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan publik terhadap DPR RI," kata Mixel dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2026).
Baca Juga: Update Harga Sembako Hari Ini: Cabai Rawit Naik, Beras hingga Minyak Goreng Terpantau Beragam! GERAM juga mendesak pimpinan DPR RI turun langsung menemui massa untuk berdialog. Mereka meminta Ketua DPR dan para Wakil Ketua DPR membuka ruang dialog secara langsung dan setara.
"Kami menuntut Ketua dan Wakil Ketua DPR RI hadir langsung menemui massa aksi untuk berdialog secara nyata dan setara, bukan sekadar respons simbolis," ujarnya.
Mixel mengatakan GERAM siap melakukan aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan untuk berdialog dengan pimpinan DPR tidak dipenuhi.
10 Tuntutan GERAM
Dalam aksi tersebut, GERAM membawa 10 tuntutan. Pertama, mereka meminta pertanggungjawaban politik dan hukum terhadap Prabowo-Gibran atas sejumlah kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi serta memperbesar ketimpangan ekonomi.
Kedua, GERAM menuntut penghentian dan evaluasi menyeluruh terhadap Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait transparansi anggaran dan potensi patronase politik.
Ketiga, mereka menolak kebijakan pajak yang dinilai membebani masyarakat miskin dan pekerja serta mendorong penerapan pajak progresif bagi kelompok pemilik modal besar.
Keempat, GERAM meminta pemerintah mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, ilmiah dan berkualitas. Mereka juga menolak komersialisasi kampus serta pemangkasan anggaran layanan dasar publik.
Kelima, massa menuntut pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan meningkatkan upah buruh agar lebih layak.