JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah segera mengevaluasi status kedaruratan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Evaluasi dinilai perlu dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat di tengah kualitas udara yang memburuk.
Hetifah yang merupakan anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim) mengatakan data BPBD menunjukkan terdapat 413 titik karhutla di Kaltim. Luas wilayah yang terbakar mencapai 936,95 hektare.
"Ketika asap sudah menurunkan kualitas udara, membatasi jarak pandang, dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat, maka persoalannya bukan lagi hanya pemadaman kebakaran, tetapi sudah menyangkut perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat," kata Hetifah kepada wartawan, Sabtu (22/8/2026).
Baca Juga: Bukan Cuma Warga, Satwa Ikut Terdampak, Wamenko Pangan Tegaskan Karhutla Tak Bisa Diatasi BNPB Sendirian Dia mendorong pemerintah daerah bersama BPBD, BNPB, BMKG dan instansi terkait segera melakukan evaluasi kondisi di lapangan. Menurutnya, pemerintah tidak perlu menunggu dampak karhutla semakin meluas sebelum meningkatkan kesiapsiagaan.
"Segera mengevaluasi apakah kondisi saat ini sudah memenuhi indikator untuk peningkatan status kedaruratan. Jangan menunggu situasi memburuk," ujarnya.
Menurut Hetifah, penetapan status kedaruratan tetap harus berdasarkan data serta tingkat ancaman di masing-masing wilayah. Namun, peningkatan kesiapsiagaan lebih awal dinilai penting agar respons pemerintah tidak terlambat.
"Status tersebut tentu harus ditetapkan berdasarkan data dan tingkat ancaman, tetapi prinsipnya adalah lebih baik meningkatkan kesiapsiagaan lebih awal daripada terlambat merespons ketika dampaknya sudah meluas," sambungnya.
Hetifah juga meminta pemerintah daerah dan dinas pendidikan menyiapkan protokol khusus bagi sekolah ketika kualitas udara memasuki kategori tidak sehat atau berbahaya.
Dia menilai keselamatan anak harus menjadi pertimbangan utama. Aktivitas di luar ruangan perlu dibatasi dan sekolah harus memantau kualitas udara secara berkala.
"Aktivitas luar ruang harus dibatasi, masker yang sesuai perlu tersedia, dan sekolah harus terus memantau kualitas udara. Pembelajaran jarak jauh dapat diberlakukan sementara di wilayah yang kualitas udaranya sudah membahayakan kesehatan," kata Hetifah.
Meski demikian, dia menegaskan pembelajaran jarak jauh tidak perlu diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Kaltim. Kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi kualitas udara di masing-masing daerah.
Selain sektor pendidikan, Hetifah meminta fasilitas kesehatan disiagakan untuk mengantisipasi potensi peningkatan gangguan pernapasan akibat paparan asap karhutla.