JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan refocusing lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Permintaan itu disampaikan Luhut saat bertemu Kepala BGN Sudaryono di kantornya, Jumat, 21 Agustus 2026.
Luhut menekankan setiap keputusan strategis terkait pembangunan SPPG harus menggunakan data yang akurat dan pengawasan yang ketat.
Baca Juga: Sempat Simpang Siur Disebut Rp480 Triliun, Anggaran MBG 2027 Turun Jadi Rp240 Triliun, Ini Kata Ekonom "Satu hal yang ingin saya garisbawahi adalah setiap keputusan strategis harus berlandaskan pada data yang akurat, pengawasan ketat, dan keberanian melakukan koreksi jika ada kekeliruan," ujar Luhut, Jumat (21/8/2026).
Menurut Luhut, refocusing SPPG perlu memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Saat ini, sekitar 1.700 SPPG difokuskan pembangunannya di wilayah dengan tingkat prevalensi stunting tinggi, antara lain Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur.
"Pembangunan SPPG tidak boleh lagi sekadar mengikuti kemudahan berbisnis atau mencari lokasi yang gampang. Negara harus hadir lebih dulu di tempat yang paling sulit dan paling membutuhkan. Penentuan lokasi wajib berbasis data akurat seperti; angka stunting, kerentanan pangan, dan tantangan geografis," urai Luhut.
Selain meminta pemetaan ulang lokasi, Luhut menilai kualitas dan higienitas SPPG harus menjadi perhatian utama.
Standar kebersihan dan keamanan pangan, kata dia, merupakan syarat yang tidak dapat ditawar dalam pelaksanaan program MBG.
Luhut mengapresiasi langkah Kepala BGN Sudaryono yang menutup sekitar 1.300 SPPG karena dinilai belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Menurut Luhut, penutupan tersebut merupakan bagian dari pengawasan untuk memastikan makanan yang diberikan melalui program MBG memenuhi standar dan aman dikonsumsi anak-anak.
Ia juga menyatakan Dewan Ekonomi Nasional berkomitmen membantu memperbaiki tata kelola program tersebut.