JAKARTA — Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai Indonesia tengah menghadapi kondisi darurat angkutan laut.
Penilaian itu disampaikan setelah melihat tingginya jumlah kecelakaan kapal sepanjang Januari hingga Agustus 2026 berdasarkan data Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Lasarus meminta pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran.
Baca Juga: Wawalkot Tanjungbalai Lantik 26 Pejabat, Minta Birokrasi Bergerak Cepat Layani Masyarakat: Jangan Tunggu Perintah Baru Bertindak! Salah satu yang menjadi sorotan ialah penggunaan kapal Roll On-Roll Off (Roro) yang mengangkut barang sekaligus penumpang.
Dalam rapat Komisi V DPR bersama Menteri Perhubungan, Basarnas, BMKG, dan sejumlah pihak terkait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026, Lasarus memaparkan data operasi pencarian dan pertolongan.
"Kami semua membaca halaman 36 ini, ada 601 operasi SAR, ada korban 3.607 total korban, 3.165 selamat, meninggal 239, hilang 203 orang, terevakuasi 3.404 orang, itu rentang Jauari sampai Agustus 2026, kecelakaan kapal, kapal tok ini," kata Lasarus.
Menurut dia, angka 203 orang yang masih dinyatakan hilang juga harus menjadi perhatian serius.
Ia menduga persoalan manifest penumpang maupun muatan perlu diperiksa lebih jauh.
"Tadi saya bilang ada 203 orang yang hilang, mungkin 203 orang hilang pasti ada yang tidak terdaftar di manifest," katanya.
Melihat kondisi tersebut, Lasarus meminta Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengambil langkah konkret untuk menghentikan rentetan kecelakaan kapal.
"Ini Pak Menteri saya rasa kita mengalami darurat nih Pak, menurut saya darurat angkutan laut ini. Kalau saya lihat dari data halaman 36 ini, ini kami harap Pak Menteri kita sama sama sesuai tupoksi masing-masing bagaimana kita hentikan mesin pembunuh di laut bahasa saya," katanya.
Lasarus kemudian menyoroti muatan yang dibawa kendaraan, terutama truk, ke kapal Roro.