NIAS — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi di Kabupaten Nias dengan menurunkan tim pendamping dari Kementerian Dalam Negeri.
Pendampingan tersebut diarahkan untuk menyelesaikan berbagai hambatan administrasi agar tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dapat segera digunakan untuk memulihkan akses, permukiman, dan infrastruktur dasar masyarakat yang terdampak bencana.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tim dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah akan diterjunkan langsung ke Nias.
Baca Juga: Bocah 8 Tahun Hanyut di Sungai Tanjung Pinggir, BPBD dan Tim Gabungan Masih Melakukan Pencarian "Saya akan turunkan tim Dirjen Keuda dan Dirjen Bangda untuk membantu agar anggaran tambahan jangan stagnan," kata Tito.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada Selasa, 18 Agustus 2026, kerugian akibat bencana di Kabupaten Nias diperkirakan mencapai Rp93,61 miliar.
Sementara kebutuhan pemulihan yang tercantum dalam dokumen R3P mencapai sekitar Rp101,16 miliar.
Monitoring dan evaluasi tersebut dipimpin Kepala Tim Monev Sumatera Utara Brigjen TNI Fadjar Tjahjono.
Dukungan yang telah tersedia antara lain bantuan Presiden sebesar Rp4 miliar, tambahan TKD sekitar Rp50 miliar, serta bantuan stimulan dari Kementerian Sosial sebesar Rp163,5 juta.
Namun, tambahan TKD tersebut belum masuk tahap pelaksanaan fisik.
Pergeseran APBD baru disahkan pada pertengahan Juli, sedangkan Peraturan Kepala Daerah yang menjadi dasar penggunaan anggaran belum diterbitkan.
Sejumlah dokumen administrasi kebencanaan dan pertanggungjawaban hibah rehabilitasi-rekonstruksi sebelumnya juga perlu segera diselesaikan.
Hal itu diperlukan agar akses terhadap dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat kembali dibuka.