JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) menemukan 1.494.652 data penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terkait transaksi judi online (judol). Dari jumlah tersebut, lebih dari 1 juta data tercatat sebagai anggota keluarga berstatus anak.
Temuan tersebut diperoleh setelah Kemensos melakukan pemadanan data dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako pada penyaluran bansos triwulan II 2026.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan bansos seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bukan untuk aktivitas judi online.
Baca Juga: Prof Indira Dorong Integrasi Data PPATK, Imigrasi, dan Bea Cukai untuk Deteksi Kejahatan Sejak Dini "Jadi intinya kita akan terus melakukan sosialisasi edukasi kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan yang sudah ditentukan. Jangan digunakan untuk main judol," kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, dikutip Rabu (19/8/2026).
Kemensos memberikan kesempatan kepada penerima bansos yang datanya terindikasi terkait transaksi judi online untuk melakukan klarifikasi. Proses tersebut dapat dilakukan melalui pemerintah desa maupun pendamping sosial.
Klarifikasi dilakukan untuk memastikan transaksi judi online benar dilakukan oleh penerima bansos atau anggota keluarganya. Pemerintah juga ingin memastikan tidak ada identitas maupun rekening penerima yang digunakan oleh pihak lain.
Apabila setelah proses klarifikasi ditemukan bukti bahwa bansos digunakan untuk judi online, pemerintah akan menghentikan penyaluran bantuan kepada penerima tersebut.
"Kita tentu pada akhirnya memberikan sanksi untuk tidak akan kita salurkan (bansos) lagi, kita nonaktifkan itu," ujar Gus Ipul.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) Kemensos Joko Widiarto mengatakan pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap penerima bansos, tetapi juga seluruh anggota keluarga yang tercatat dalam satu kartu keluarga (KK).
"Penerima triwulan II kemarin kita cek semua, termasuk anggota keluarganya dan kita dapati (1.494.652 terindikasi judol). Jadi ini ditangguhkan dulu, kita juga siapkan penggantinya, karena masih banyak masyarakat lain yang butuh sebetulnya," kata Joko.
Menurut Joko, penerima bansos belum tentu menjadi pihak yang melakukan transaksi judi online. Aktivitas tersebut bisa saja dilakukan anggota keluarga lain dalam satu KK.
"Jadi kita cek dalam satu keluarga ini, ada tidak yang main judi online. Ketahuanlah ada anaknya ternyata, ada suaminya. Mungkin penerima bansosnya tidak main, tapi ternyata anaknya," jelasnya.