JAKARTA — Pemerintah mempercepat relokasi 65 sekolah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Penyelesaian administrasi lahan dilakukan bersamaan dengan persiapan pembangunan fisik agar proses pembangunan sekolah di lokasi yang lebih aman tidak tertahan persoalan sertifikat.
Sebanyak 4.922 sekolah tercatat terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.
Baca Juga: Sofyan Tan: Data Sensus Ekonomi Harus Akurat agar Kebijakan Tepat Sasaran Dari jumlah itu, sebanyak 3.134 sekolah telah selesai direvitalisasi dan 1.639 sekolah memperoleh bantuan sarana.
Sementara itu, 98 sekolah masih dalam proses revitalisasi dan 65 sekolah membutuhkan penyelesaian relokasi.
Ketersediaan dan legalitas lahan menjadi salah satu kendala utama dalam proses relokasi.
Persoalan tersebut perlu segera dituntaskan karena pembangunan gedung sekolah diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 90 hari dan harus dioptimalkan dalam Tahun Anggaran 2026.
Pemerintah daerah bertanggung jawab menyiapkan lahan hingga berstatus milik daerah.
Adapun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menangani pembangunan atau revitalisasi gedung sekolah.
Kepala Perencanaan, Pengendalian, Analisis, dan Evaluasi Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Brigjen TNI Andre Julian mengatakan proses administrasi lahan tidak boleh menghentikan seluruh persiapan pembangunan.
Menurut Andre, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan sejumlah pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan.
"Dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi diperlukan upaya-upaya paralel. Untuk relokasi sekolah, proses administrasi lahan perlu berjalan beriringan dengan persiapan pekerjaan fisik," kata Andre saat memimpin rapat koordinasi bersama Kemendikdasmen, Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial, kementerian terkait, serta pemerintah daerah di Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2026.