JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memilih kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, sebagai lokasi aksi demonstrasi pada Selasa (18/8/2026). BEM UI menyebut pemilihan lokasi tersebut untuk menegaskan kembali hak masyarakat atas ruang publik dan kebebasan menyampaikan aspirasi.
Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI) Anandaku Dimas Rumi Chattaristo mengatakan Bundaran HI dipilih karena dianggap sebagai ruang publik yang menjadi bagian dari masyarakat. Menurutnya, aksi tersebut menjadi simbol untuk menyuarakan aspirasi ketika masyarakat merasa tidak lagi didengar oleh penguasa.
"Bundaran HI adalah milik rakyat. Ketika mereka yang punya kepentingan sudah tidak lagi bisa mendengarkan rakyatnya, maka biarkan rakyat punya ruangnya untuk merebut kemerdekaan," ujar Dimas, Selasa (18/8/2026).
Baca Juga: 'Indonesia Gelap Jilid 2'? BEM UI Demo di HI Bawa 8 Tuntutan Sehari Usai HUT RI Dimas menegaskan penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional warga negara sekaligus bagian dari proses demokrasi. Karena itu, ia meminta aparat kepolisian tidak menghalangi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik.
"Aksi penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional kita bersama, jadi jangan sampai aparat-aparat yang bertugas melanggar hak kami sebagai masyarakat," tegasnya.
Dimas juga mengatakan BEM UI telah menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian mengenai rencana aksi tersebut. Ia menyebut pihaknya tidak menerima larangan untuk menggelar demonstrasi di kawasan Bundaran HI.
"Terkait larangan, kami sudah menyampaikan pemberitahuan tapi tidak ada sama sekali larangan," kata Dimas.
Dalam aksi tersebut, BEM UI membawa delapan tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi, pemerintahan, reforma agraria, penanganan bencana hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil.
Delapan tuntutan BEM UI adalah:
1. Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.2. Menghentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).3. Mewujudkan reforma agraria sejati.4. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).5. Mengevaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).6. Menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah.7. Menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.8. Menghentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP.
Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian kritik mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah sekaligus persoalan yang dinilai masih dihadapi masyarakat. BEM UI juga menempatkan demonstrasi tersebut sebagai momentum untuk memperjuangkan hak sipil dan menyuarakan kondisi yang mereka nilai belum sesuai dengan cita-cita kemerdekaan.* (k/dh)