JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa delapan tuntutan yang menyoroti persoalan ekonomi, korupsi, reforma agraria hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil.
Ketua BEM UI Yatalathof Imawan mengatakan massa mahasiswa berangkat dari kampus UI, Depok, sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka dijadwalkan tiba di kawasan Bundaran HI sekitar pukul 13.00 WIB.
"Jam 11 (berangkat) dari UI (Depok). Jam 1 di HI," ujar Yatalathof saat dikonfirmasi, Senin (17/8/2026).
Baca Juga: Isu Demo Besar Sepanjang Agustus, Istana: Everything Is Okay Delapan tuntutan yang dibawa BEM UI dalam aksi tersebut adalah:
- Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.- Menghentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).- Mewujudkan reforma agraria sejati.- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).- Mengevaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).- Menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah.- Menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.- Menghentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP.
Aksi tersebut digelar sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Yatalathof mengatakan demonstrasi menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mempertanyakan kondisi kemerdekaan yang dirasakan masyarakat saat ini.
"Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? Kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa 81 tahun lalu?" tutur Yatalathof.
Menurut Yatalathof, kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa seharusnya ditujukan untuk seluruh rakyat, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang menunjukkan belum terwujudnya kedaulatan rakyat.
Beberapa persoalan yang disoroti antara lain perjanjian dagang dengan negara lain yang dinilai menguntungkan pihak asing, pembungkaman suara rakyat, persoalan penegakan hukum, minimnya lapangan kerja, serta akses pendidikan dan kesehatan gratis yang dinilai masih sebatas janji.
"Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan," ucapnya.
BEM UI menyatakan aksi tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah sekaligus menyuarakan persoalan yang dinilai masih dihadapi masyarakat.* (k/dh)