JAKARTA — Para pejabat negara ditantang ikut menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sama dengan makanan yang diterima siswa. Tantangan tersebut disampaikan aktivis diaspora Indonesia, Salsa Erwina Hutagalung, yang menyoroti aspek kesetaraan dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.
Salsa mengusulkan agar menu MBG juga disajikan dalam berbagai kegiatan resmi pemerintah, termasuk rapat di DPR dan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI.
"Karyawan-karyawan kita kan ngotot banget sama MBG, gimana kalau konsumsi segala perayaan 17 Agustus, rapat di DPR, acara apa pun pakai MBG?" tulis Salsa melalui akun Instagram pribadinya, @salsaer, dikutip dari sumber yang menjadi bahan berita ini.
Baca Juga: "Kalau Enggak Mampu, Mundur Aja!" Kepala BGN Ancam Pecat Kepala SPPG usai 353 Siswa Keracunan MBG Menurut Salsa, menu yang disajikan untuk pejabat seharusnya tidak dibuat khusus atau berbeda dari makanan yang diterima siswa. Ia menilai kesetaraan kualitas makanan menjadi hal penting apabila para pejabat ingin benar-benar merasakan program tersebut.
"Gak boleh tipu-tipu, menu harus sama dengan apa yang dimakan siswa random dari dapur seluruh wilayah sekitar," lanjutnya.
Salsa juga berpendapat pejabat tidak seharusnya menerima menu yang lebih mewah apabila program MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
Menurutnya, pejabat yang meyakini keamanan dan manfaat program tersebut semestinya tidak keberatan mengonsumsi menu yang sama dengan siswa.
"Kalo beneran yakin dan adil, mereka harusnya setuju. Gak ada urgensi mereka konsumsi mewah-mewah, mahal-mahal saat siswa di sekolah bertaruh nyawa bisa keracunan kapan aja," tegasnya.
Sorotan tersebut muncul di tengah kembali terjadinya kasus dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Berdasarkan bahan yang menjadi sumber berita, ratusan siswa dari sejumlah sekolah di Berastagi dan Kabanjahe mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG.
Jumlah siswa yang diduga mengalami keracunan disebut mencapai 353 orang. Sejumlah korban mengalami mual, muntah, pusing hingga kejang dan kemudian mendapat perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan.
Kasus tersebut membuat pelaksanaan program MBG kembali mendapat perhatian publik, terutama terkait keamanan pangan, pengawasan dapur penyedia makanan dan standar distribusi.
Salsa kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan efisiensi anggaran. Ia mengusulkan agar konsumsi pejabat dalam berbagai kegiatan resmi disesuaikan dengan standar biaya MBG yang disebut sebesar Rp15 ribu per hari.