JAKARTA — Lebih dari delapan dekade Indonesia merdeka, persoalan kesetaraan perempuan di ruang publik dinilai masih menjadi pekerjaan rumah. Akses perempuan memang semakin terbuka, tetapi kesempatan untuk menempati posisi strategis dan terlibat dalam pengambilan keputusan dinilai belum sepenuhnya setara.
Hal itu mengemuka dalam webinar bertajuk "Refleksi Kemerdekaan oleh Perempuan Paramadina: Bidang Ekonomi dan Sosial Politik" yang digelar Universitas Paramadina pada 14 Agustus 2026, menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Webinar yang dimoderatori Kenita Putri tersebut menghadirkan sejumlah akademisi dan tokoh perempuan Universitas Paramadina. Mereka membahas posisi perempuan Indonesia dari berbagai sudut pandang, mulai ekonomi, sosial politik, diplomasi, psikologi, hingga perkembangan industri masa depan.
Baca Juga: 81 Tahun Merdeka, Perempuan Paramadina: Baru 17 Persen Perempuan Duduki Posisi Puncak Strategis Wakil Rektor Penjaminan Mutu dan Kemitraan Universitas Paramadina, Prof. Dr. Iin Mayasari, mengatakan akses perempuan terhadap ruang publik menjadi salah satu ukuran penting dalam melihat makna kemerdekaan.
Menurut Iin, kemerdekaan perempuan tidak cukup hanya dimaknai sebagai terbebas dari diskriminasi. Perempuan juga harus mempunyai kesempatan nyata untuk mengambil peran strategis dan ikut menentukan arah kehidupan sosial, ekonomi, serta politik.
"Pilar utama perempuan di era kemerdekaan adalah sejauh mana perempuan diberikan ruang dan mampu mengambil peran strategis di ruang publik," kata Iin.
Ia melihat keterlibatan perempuan di Indonesia telah berkembang cukup signifikan. Perempuan kini tidak hanya berperan dalam kehidupan domestik, tetapi juga menjadi penggerak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta turut menopang ketahanan ekonomi keluarga.
Di bidang sosial dan politik, kehadiran perempuan juga dinilai dapat memperkaya proses pengambilan keputusan dengan perspektif yang lebih inklusif, humanis, dan berkeadilan.
Meski demikian, perkembangan tersebut belum otomatis menghilangkan berbagai hambatan. Ketimpangan gender, konstruksi budaya, serta akses terhadap kesempatan yang belum merata masih menjadi tantangan.
Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina, Dr. Rini Sudarmanti, menyoroti kesenjangan antara banyaknya perempuan di dunia pendidikan dan keterwakilan mereka di ruang publik.
"Jika di kampus, jumlah perempuan banyak sekali, namun ketika masuk ke ranah publik, jumlah itu kontan menghilang entah ke mana," ujar Rini.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan pada proses transisi perempuan dari dunia pendidikan menuju ruang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Jumlah perempuan yang besar secara kuantitatif di lingkungan akademik belum selalu berbanding lurus dengan keterwakilan mereka dalam struktur strategis.