JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Najamudin meminta pemerintah pusat menambah dukungan anggaran untuk penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Tambahan anggaran dinilai diperlukan agar pemerintah daerah dapat mempercepat pemulihan fasilitas publik dan memenuhi kebutuhan warga yang mengungsi.
"Pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksana pemerintahan di sana tentu sangat membutuhkan tambahan anggaran guna mempercepat proses pemulihan fasilitas publik dan melayani kebutuhan masyarakat di lokasi-lokasi pengungsian," kata Sultan dalam keterangannya, Minggu (16/8/2026).
Sultan juga mengimbau masyarakat di wilayah terdampak tetap waspada mengingat gempa susulan masih terjadi. Dia meminta warga mengikuti arahan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta pemerintah daerah terkait kondisi keamanan.
Baca Juga: BNPB Desak 6 Kabupaten NTT Segera Tetapkan Status Darurat, TNI-Polri Diminta Jadi Komandan Lapangan "Hal ini mendorong BMKG dan Pemerintah daerah setempat meminta masyarakat untuk tidak beraktivitas di dalam rumah masing-masing," ujarnya.
Menurut Sultan, DPD RI mengapresiasi langkah pemerintah pusat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bergerak cepat melakukan pendataan korban dan kerusakan bangunan secara berkala.
DPD RI juga terus berkoordinasi dengan anggota DPD asal NTT yang berada langsung di wilayah terdampak. Empat anggota DPD RI asal NTT disebut sedang melakukan peninjauan dan koordinasi di wilayah Pulau Flores bagian utara.
"Saat ini empat anggota DPD RI asal NTT sedang berkoordinasi dan meninjau secara langsung di wilayah Pulau Flores bagian Utara. Seperti biasa, DPD RI secara kelembagaan akan memberikan bantuan bencana kepada masyarakat yang terdampak," kata Sultan.
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 sebelumnya mengguncang NTT pada Sabtu (15/8/2026). Bencana tersebut menimbulkan korban jiwa dan kerusakan di sejumlah wilayah.
Berdasarkan data BNPB yang dirilis Sabtu malam, sebanyak 47 orang dilaporkan meninggal dunia. Selain itu, ratusan rumah serta sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan.
Data sementara mencatat 157 rumah rusak berat, 41 rumah rusak sedang, dan 148 rumah rusak ringan. Kerusakan juga terjadi pada 87 fasilitas pendidikan, 18 fasilitas kesehatan, lima tempat ibadah, dan enam kantor.
Seiring proses penanganan darurat berlangsung, tambahan dukungan anggaran dinilai penting untuk mempercepat pemulihan sarana publik sekaligus memastikan kebutuhan dasar para pengungsi di sejumlah wilayah terdampak dapat terpenuhi.* (k/dh)