JAKARTA – Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka, perempuan dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan untuk mendapatkan ruang yang setara dalam menentukan arah pembangunan nasional. Persoalan tersebut dibahas dalam webinar "Refleksi Kemerdekaan oleh Perempuan Paramadina: Bidang Ekonomi dan Sosial Politik" yang digelar Universitas Paramadina pada Jumat (14/8/2026).
Forum tersebut menjadi ruang refleksi mengenai posisi perempuan Indonesia di tengah perubahan ekonomi, sosial, politik, teknologi hingga diplomasi global. Sejumlah akademisi dan pimpinan Universitas Paramadina turut menyampaikan pandangan, di antaranya Prof. Dr. Iin Mayasari, Dr. Rini Sudarmanti, Dr. Fatchiah E. Kertamuda, Dr. Prima Naomi, Dr. Peni Hanggarini, Tia Rahmania, M.Psi., dan Hendriana Werdaningsih, Ph.D.
Kegiatan diawali dengan sambutan Rektor Universitas Paramadina Prof. Dr. Didik J. Rachbini dan dimoderatori Kenita Putri, M.M., dosen Program Studi Manajemen Universitas Paramadina.
Baca Juga: Mau Pinjam Rp100 Juta dari KUR BCA? Ini Syarat, Bunga, Tenor dan Simulasi Cicilannya Prof. Dr. Iin Mayasari mengatakan kemerdekaan perempuan tidak cukup diukur dari angka partisipasi. Menurutnya, ukuran penting lainnya adalah sejauh mana perempuan memiliki akses terhadap ruang strategis yang menentukan arah pembangunan.
Ia menilai perempuan kini tidak lagi hanya berada di ranah domestik, tetapi juga menjadi salah satu penggerak ekonomi melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Di bidang ekonomi, perempuan bukan lagi sekadar penopang domestik, melainkan penggerak utama UMKM dan motor ketahanan ekonomi keluarga secara nasional," ujar Iin.
Menurut Iin, keterlibatan perempuan dalam kehidupan sosial dan politik juga dapat memperkuat perspektif yang lebih inklusif dan berkeadilan. Namun, hambatan kultural, kesenjangan gender, serta akses yang belum merata masih menjadi tantangan.
Dr. Rini Sudarmanti kemudian mempertanyakan apakah ruang publik bagi perempuan benar-benar sudah merdeka setelah 81 tahun Indonesia merdeka.
Rini menyebut sejumlah indikator memang menunjukkan perkembangan positif, mulai dari indeks ketimpangan gender, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, keterlibatan di ekonomi kreatif hingga keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Namun, perkembangan tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan akses menuju posisi strategis.
Ia mencontohkan masih adanya kesenjangan antara perempuan yang memiliki pendidikan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM dengan mereka yang kemudian bekerja di sektor tersebut.
Dalam pemerintahan, menurut data yang dipaparkannya, keterlibatan perempuan telah mencapai sekitar 57 persen. Namun, proporsi perempuan yang menempati posisi puncak strategis masih sekitar 17 persen.
Selain kesenjangan akses, kekerasan terhadap perempuan juga masih menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian.