JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menetapkan penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka sebagai salah satu target pembangunan pemerintah pada 2027. Target tersebut disampaikan dalam pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengatakan tingkat kemiskinan pada 2027 ditargetkan berada di kisaran 6,0 hingga 6,5 persen. Target tersebut lebih rendah dibandingkan sasaran dalam APBN 2026 yang berada di rentang 6,5 hingga 7,5 persen.
"Kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 6,5 persen, dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5 persen," ujar Prabowo.
Baca Juga: Prabowo: APBN Alat Perjuangan, Kemerdekaan Harus Terasa di Meja Makan hingga Ruang Kelas Rakyat Selain kemiskinan, pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun pada 2027. Targetnya berada di kisaran 4,30 hingga 4,87 persen, dibandingkan target 2026 sebesar 4,44 hingga 4,96 persen.
"Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87 persen. Turun dari 4,44 sampai 4,96 persen di tahun 2026," katanya.
Prabowo juga menyampaikan sejumlah sasaran pembangunan lainnya. Indeks Modal Manusia Indonesia ditargetkan mencapai 0,575 pada 2027, sedangkan Rasio Gini ditargetkan berada dalam rentang 0,362 hingga 0,367.
Dalam pemaparan RAPBN 2027, Prabowo menyebut pemerintah akan memfokuskan anggaran pada sejumlah prioritas pembangunan nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, serta ketahanan terhadap bencana.
Pemerintah juga akan memperkuat ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa sekaligus mempercepat penurunan kemiskinan. Seluruh agenda tersebut akan didukung penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
"Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi," jelas Prabowo.
Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada 2027. Prabowo menekankan perlunya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara untuk mencapai target tersebut.
"Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal," ujarnya.
Menurut Prabowo, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga perlu terus diperkuat. Dukungan terhadap petani, nelayan, guru, serta tenaga kerja rentan akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.