JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu dukungan yang diminta yakni mempermudah proses perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat koordinasi bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dan para kepala daerah secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2026).
Tito mengatakan pemerintah daerah perlu terlibat aktif dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, Kemendagri juga akan memfasilitasi koordinasi antara BGN dan pemerintah daerah.
Baca Juga: Siswa SMAN 1 Berastagi Diduga Keracunan usai Santap MBG, Proses Evakuasi Masih Berlangsung "Otomatis, dari Kemendagri mendukung untuk memfasilitasi komunikasi itu. Pemerintah daerah diminta untuk ikut terlibat dalam program makan bergizi gratis," ujar Tito usai rapat.
Tito menyebut telah ada surat edaran yang mengatur dukungan kepala daerah terhadap program MBG. Salah satu poinnya adalah memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan dapur MBG dan penerbitan SLHS.
Dia meminta gubernur, bupati, dan wali kota memastikan perangkat daerah terkait ikut membantu proses tersebut. Dinas Kesehatan, misalnya, diminta berperan dalam pemenuhan SLHS bagi SPPG.
"Saya juga sudah menyampaikan saya FU dengan SE, di antaranya adalah untuk kepala daerah, seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota ya, memberikan kemudahan masalah perizinan termasuk mengklasifikasikan para perangkat daerahnya yang terkait, dari Dinas Kesehatan, pemenuhan SLHS," kata Tito.
Selain persoalan perizinan, Tito meminta Dinas Pendidikan di masing-masing daerah ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG. Dinas Pendidikan juga diminta mendata anak-anak yang menjadi penerima manfaat program tersebut.
Sementara Dinas Kesehatan daerah diarahkan untuk mengawasi pemenuhan SLHS pada SPPG yang beroperasi di wilayah masing-masing.
Tito menilai keberhasilan program MBG juga berkaitan dengan indikator kinerja pemerintah daerah, termasuk upaya meningkatkan status gizi masyarakat dan menekan angka stunting.
"Karena program bukan hanya untuk meningkatkan gizi, dan mencegah stunting," ujarnya.
Di sisi lain, Kepala BGN Sudaryono menegaskan pihaknya ingin memastikan tidak ada lagi kasus keracunan yang berkaitan dengan program MBG.