NABIRE — Kementerian Pekerjaan Umum atau PU membangun gedung Kantor Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire.
Pembangunan tiga gedung pemerintahan tersebut memiliki nilai kontrak Rp355,36 miliar.
Anggaran proyek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: CNG 3 Kg Gantikan LPG 3 Kg? Pemerintah Mulai Uji Coba Pekan Depan Pekerjaan dimulai pada 20 Oktober 2025 dan dilaksanakan oleh PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO).
Hingga 9 Agustus 2026, progres pembangunan telah mencapai 36,90 persen.
Seluruh bangunan fisik ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan infrastruktur pemerintahan dibutuhkan agar kelembagaan daerah dapat menjalankan fungsi pemerintahan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," ucap Dody dalam keterangan tertulis, Rabu, 12 Agustus 2026.
Selain membangun tiga gedung pemerintahan, Kementerian PU mengerjakan penataan kawasan pusat pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah.
Pekerjaan tersebut mencakup pembangunan gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, serta prasarana pendukung right of way (ROW).
Kementerian PU juga membangun gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, serta mengerjakan pekerjaan plambing dan elektrikal di kawasan tersebut.
Penataan kawasan pusat pemerintahan itu dimulai sejak Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada Desember 2026.