JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyederhanakan struktur perusahaan dengan memangkas sejumlah lapisan serta anak dan cucu perusahaan.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu sejumlah menteri dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan arahan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Pertamina, tetapi juga PLN dan BUMN lainnya.
Baca Juga: Prabowo Ajukan Destry Damayanti Jadi Gubernur BI, Ekonom: Pilihan Tepat "Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya," kata Teddy dalam keterangannya.
Menurut Teddy, penyederhanaan struktur tersebut bertujuan membuat perusahaan negara menjadi lebih lincah dan produktif. Pemangkasan lapisan birokrasi diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan di lingkungan BUMN.
Selain itu, langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga efisiensi perusahaan-perusahaan milik negara.
"Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga menerima laporan mengenai perkembangan program mandatori B50 dari Direktur Utama Pertamina Simon A. Mantiri.
Simon melaporkan perkembangan implementasi program biodiesel B50 yang telah diluncurkan Prabowo pada Juli 2026. Program tersebut merupakan kebijakan penggunaan campuran bahan bakar nabati berbasis minyak sawit dalam bahan bakar diesel.
Selain perkembangan B50, Simon turut menyampaikan kesiapan infrastruktur untuk tahapan penerapan mandatori bioetanol oleh pemerintah.
Menurut Teddy, program B50 menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan sumber energi dalam negeri.
"Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh Pemerintah," kata Teddy.* (k/dh)