JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meluruskan informasi yang beredar mengenai pembukaan 13 ribu dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dia, BGN tidak akan langsung mengoperasikan seluruh dapur tersebut, melainkan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan di lapangan.
Penjelasan itu disampaikan Sudaryono dalam konferensi pers mengenai perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.
Baca Juga: Prabowo Panggil Pimpinan TNI ke Istana, Ini Program Strategis yang Dibahas "Sempat ramai, Pak Menko, ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13 ribu dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13 ribu lebih dapur yang statusnya ada semua, ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai," kata Sudaryono.
Ia menjelaskan, data dapur yang dimiliki BGN akan dipadankan dengan data Kementerian Kesehatan untuk menentukan daerah yang menjadi prioritas, terutama wilayah dengan angka stunting tinggi.
"Maka dari data ini kita overlay dengan data Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stunting-nya tinggi dan tinggi sekali. Itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan dapur yang sudah siap. Ini insyaallah di minggu depan, kita pelan-pelan rilis yang sudah siap ini," ucapnya.
Sudaryono mengatakan hasil pemetaan sementara menunjukkan sekitar 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah siap beroperasi di daerah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi.
"Dari data overlay tadi, ada 1.700 dapur sudah siap, sudah jadi, tinggal operasional yang berada di daerah yang stunting tinggi dan stunting sekali. Ini bertahap kita bereskan. Nanti insyaallah mungkin minggu depan ada sekitar 300-an yang kita aktivasi, minggu depannya lagi. Sehingga, 13 ribu ini kemudian mana yang memang belum perlu, ini kita sisir semua," jelasnya.
Selain itu, BGN juga akan memastikan kesiapan SPPG di lingkungan pondok pesantren.
Sudaryono menegaskan seluruh proses pembangunan dan operasional dapur dilakukan secara terbuka serta mengikuti sistem yang telah ditetapkan.
"Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahamannya berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Pak Menko, menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapa pun kemudian bisa membantu, saya pastikan bohong. Jadi semua kita by system dan kita transparan semuanya," tegasnya.
BGN juga menempatkan wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) sebagai prioritas pelaksanaan program MBG.