JAKARTA – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pembangunan 44.121 hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Program ini bertujuan agar para penyintas segera memiliki tempat tinggal yang aman, layak, dan lebih tangguh terhadap risiko bencana di masa mendatang.
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan pembangunan hunian tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam proses pemulihan permanen pascabencana.
Baca Juga: 20 Tahun Tinggal di Rumah Bocor, Jaipah Kini Nikmati Hunian Layak Berkat Program RTLH Pemko Medan Pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak hanya pulih dari dampak bencana, tetapi juga dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
Menurut Tito, pembangunan tersebut mengusung prinsip build back better, yaitu membangun kembali dengan kualitas yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih berkelanjutan.
"Pembangunan huntap dilakukan melalui tiga skema, yaitu insitu, eksitu mandiri, dan eksitu terpusat atau komunal. Ada dua instansi utama yang mengerjakan. Untuk pembangunan dalam kawasan atau relokasi komunal dilaksanakan Kementerian PKP dengan dukungan penyediaan lahan oleh pemerintah daerah. Sedangkan masyarakat yang memilih membangun kembali di lahannya sendiri yang dinyatakan aman akan difasilitasi oleh BNPB," kata Tito saat Konferensi Pers Update Program Prioritas/PHTC serta Percepatan Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatera di Gedung Bakom, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Hingga saat ini, pemerintah mencatat 1.012 unit hunian tetap telah selesai dibangun dan sudah dapat ditempati masyarakat.
Sementara itu, 2.187 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi.
Satgas PRR menyebut percepatan pembangunan terus dilakukan seiring penyelesaian berbagai tahapan di lapangan, mulai dari verifikasi penerima manfaat, kesiapan lahan, hingga pembangunan infrastruktur dasar di kawasan permukiman.
Provinsi Aceh menjadi daerah dengan kebutuhan hunian tetap terbesar, yakni 34.777 unit.
Program tersebut terdiri atas 7.502 unit melalui skema insitu, 8.091 unit eksitu mandiri, dan 10.313 unit eksitu terpusat.
Untuk pembangunan kawasan hunian komunal, Aceh memiliki 45 lokasi dengan luas lahan mencapai 156,13 hektare yang dirancang mampu menampung sekitar 6.220 kepala keluarga.