ACEH TIMUR – Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat proses administrasi pengadaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Serbajadi. Langkah tersebut menjadi bagian dari percepatan pemulihan pascabencana yang dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan yang dipimpin Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, bersama warga, pemilik lahan, serta sejumlah pihak terkait pada Senin (27/7/2026).
Dalam pertemuan itu, pemerintah memfokuskan pembahasan pada penyelesaian administrasi pengadaan lahan sebagai syarat utama agar pembangunan huntap dapat segera direalisasikan.
Baca Juga: Kapasitas Terjun ke 220 MW, Pemerintah Suntik Rp4,8 Triliun Selamatkan PLTP Sarulla Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menyiapkan dua lokasi dengan luas total sekitar enam hektare. Kawasan tersebut direncanakan menjadi lokasi pembangunan hunian tetap komunal bagi warga dari tiga desa di Kecamatan Serbajadi yang terdampak banjir.
"Yang paling penting harus dilakukan adalah menyelesaikan persoalan lahan. Harus ada kesediaan dan komitmen masyarakat agar proses pembebasan lahan bisa segera tuntas," kata Al-Farlaky.
Menurutnya, pemerintah daerah kini juga mempercepat penyelesaian dokumen kepemilikan lahan guna memastikan status hukum tanah jelas dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
"Yang tersisa sekarang adalah melengkapi dokumen kepemilikan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," ujarnya.
Setelah seluruh administrasi rampung, koordinat kedua lokasi akan disampaikan kepada Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera untuk ditindaklanjuti bersama kementerian terkait.
Apabila proses administrasi dapat diselesaikan pada Agustus 2026, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan melakukan verifikasi lapangan sebagai tahapan sebelum pembangunan hunian tetap dimulai.
Pembangunan huntap menjadi salah satu program prioritas dalam upaya pemulihan pascabencana di Aceh. Program tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian tempat tinggal yang aman dan layak bagi masyarakat yang terdampak banjir sekaligus memperkuat ketahanan daerah terhadap potensi bencana di masa mendatang.
Berdasarkan data Satgas PRR Pascabencana Sumatera, kebutuhan hunian tetap di Aceh masih cukup tinggi. Empat daerah dengan kebutuhan huntap terbesar meliputi Kabupaten Gayo Lues sebanyak 2.454 unit, Aceh Tamiang 2.212 unit, Aceh Utara 708 unit, dan Aceh Tengah 533 unit.* (dh)