JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menilai keberhasilan pemberantasan korupsi tidak semestinya diukur dari banyaknya pejabat yang ditangkap aparat penegak hukum. Menurutnya, indikator utama keberhasilan justru terletak pada kemampuan sistem dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Pernyataan tersebut disampaikan Fahri dalam Kajian Pengembangan Wawasan bertajuk Membedah Anatomi Korupsi di Indonesia, Sabtu (1/8/2026).
Menurut Fahri, semakin sedikit pelaku korupsi yang diproses hukum menunjukkan sistem pencegahan berjalan semakin efektif.
Baca Juga: Proses Hukum Dinilai Lamban, Fahri Hamzah Usul Jalan Pintas Pecat Pejabat Korup Lewat Peradilan Etika "Kalau berpikir makin banyak yang ditangkap artinya pemberantasan korupsi sukses, itu salah. Pemberantasan korupsi itu sukses justru semakin tidak ada yang saya tangkap," kata Fahri.
Meski demikian, Fahri menegaskan bahwa penindakan hukum tetap menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, ia mengingatkan agar pendekatan represif tidak dijadikan satu-satunya tolok ukur keberhasilan.
Menurutnya, praktik korupsi harus dipahami secara menyeluruh melalui pendekatan sistemik (system approach) dengan melihat akar persoalan pada berbagai aspek, termasuk tiga cabang kekuasaan atau trias politika.
"Pemberantasan korupsi itu harus menggunakan pendekatan sistemik serta membaca anatomi korupsi secara komprehensif pada tiga cabang kekuasaan," ujarnya.
Fahri menjelaskan bahwa korupsi bukan hanya persoalan pelanggaran hukum semata, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan etika, kualitas regulasi, kelembagaan, hingga sistem pembiayaan politik.
Karena itu, ia menilai upaya penindakan harus dibarengi dengan pembenahan sistem agar praktik korupsi tidak terus berulang.
Sebagai langkah pencegahan, Partai Gelora mengusulkan pembentukan Peradilan Etika yang bertugas menangani pelanggaran etika pejabat sebelum berkembang menjadi tindak pidana korupsi.
"Partai Gelora akan mengusulkan agar Indonesia memiliki Peradilan Etika supaya lebih mudah menghadapi pelanggaran etika sebelum menyeberang menjadi tindak pidana korupsi," ujar Fahri.
Menurut mantan Wakil Ketua DPR RI itu, mekanisme Peradilan Etika akan lebih sederhana dan cepat dibanding proses pidana.