LIMA PULUH KOTA - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan yang didanai melalui tambahan Transfer ke Daerah (TKD) di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Percepatan diarahkan agar kegiatan yang masih berada pada tahap administrasi dan pengadaan dapat segera bergerak menjadi pekerjaan fisik.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Satgas PRR pada Kamis (30/7/2026), realisasi tambahan TKD di Kabupaten Lima Puluh Kota baru mencapai Rp22,03 miliar atau sekitar 16,24 persen dari pagu Rp135,63 miliar. Dari 40 kegiatan yang direncanakan, tiga kegiatan telah berkontrak, 22 memasuki proses pengadaan, satu dalam reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, sembilan dalam tahap perencanaan, dan lima lainnya masih disurvei.
"Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota telah berjalan, namun masih memerlukan percepatan pelaksanaan pekerjaan serta dukungan pendanaan agar seluruh target dapat diselesaikan sesuai rencana," tulis Brigjen Pol Yopie Indra Sepang dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi.
Baca Juga: Efek Pangkas TKD, Ratusan Daerah Kelimpungan Bayar Gaji ASN, Purbaya Tunggu Restu Prabowo Percepatan tersebut disertai penyelarasan sumber pendanaan agar tambahan TKD, anggaran kementerian dan lembaga, serta Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB dapat digunakan secara efektif. Hasil konsultasi elektronik menunjukkan sebagian usulan hibah telah tercantum dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi sehingga dikeluarkan dari pengajuan Hibah RR untuk mencegah duplikasi pembiayaan.
Sejumlah kegiatan yang awalnya direncanakan menggunakan tambahan TKD juga dialihkan kepada kebutuhan pemulihan lain setelah dipastikan telah dibiayai kementerian atau lembaga. Sinkronisasi tersebut penting agar anggaran yang tersedia dapat menjangkau lebih banyak kebutuhan masyarakat dan tidak membiayai pekerjaan yang sama.
Salah satu infrastruktur yang membutuhkan penanganan ialah jalan kabupaten di Kecamatan Guguak yang amblas akibat gerusan Sungai Batang Sinamar. Jalan tersebut saat ini hanya dapat dilalui melalui satu lajur dan direncanakan ditangani menggunakan tambahan TKD kabupaten dengan dukungan Hibah RR BNPB. Sementara itu, kerusakan jalan provinsi di Kecamatan Gunuang Omeh menuju Kabupaten Pasaman akan ditangani melalui tambahan TKD Provinsi Sumatera Barat.
Kemajuan juga terlihat dalam penyediaan hunian permanen. Lokasi huntap terpadu di Kecamatan Gunuang Omeh telah siap dibangun dan sertifikat lahannya telah selesai. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berkomitmen membangun 204 unit huntap dari 233 unit yang diusulkan, dengan target penyelesaian pada 2026.
Pemulihan fasilitas pendidikan turut bergerak. Lahan relokasi SDN 04 Nagari Koto Tinggi telah memasuki tahap pemadatan. Relokasi tersebut diharapkan menghadirkan lingkungan belajar yang lebih aman dan memberikan kepastian bagi peserta didik serta tenaga pendidik di wilayah terdampak.
Di sektor produktif, seluruh kolam budi daya perikanan yang terdampak telah kembali berfungsi normal. Capaian tersebut menjadi modal penting untuk memulihkan penghasilan masyarakat sekaligus menggerakkan kembali perekonomian setempat.
Satgas PRR juga mencatat usulan tambahan bantuan sosial bagi 99 keluarga penerima manfaat dan jaminan hidup untuk 263 jiwa yang telah disampaikan pemerintah daerah kepada Kementerian Sosial sejak Juni 2026. Usulan tersebut masih memerlukan tindak lanjut agar bantuan dapat segera diproses sesuai hasil verifikasi dan ketentuan yang berlaku.
Dengan seluruh pekerjaan ditargetkan selesai sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota didorong mempercepat pengadaan, pelaksanaan fisik, dan realisasi anggaran secara tertib serta akuntabel. Satgas PRR akan memfasilitasi koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan kendala pendanaan dan administrasi sehingga manfaat program pemulihan dapat lebih cepat dirasakan masyarakat.* (dh)