BATANG – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana penyelenggaraan lomba Kota Terbersih sebagai bagian dari upaya mempercepat penanganan persoalan sampah di Indonesia. Pemerintah bahkan menyiapkan insentif hingga Rp20 miliar bagi daerah yang berhasil menjadi kota terbersih.
Pengumuman tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Akad Massal KPR Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).
Prabowo menegaskan kebersihan lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama. Menurutnya, kepala daerah hingga aparat di tingkat wilayah harus aktif memastikan kondisi sungai, jalan, dan lingkungan tetap bersih setiap hari.
Baca Juga: Momen Prabowo Goda KDM soal Tali Sepatu saat Acara di Batang "Kita harus bertekad membersihkan semua kota, semua kali, dan semua sungai kita. Pemimpin yang hebat adalah yang turun langsung memastikan lingkungannya bersih," ujar Prabowo.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari ketua RT, RW, pengurus koperasi, pengurus masjid, hingga kelompok masyarakat untuk ikut terlibat menjaga kebersihan lingkungan.
Selain itu, Prabowo mendorong perusahaan BUMN serta aparatur sipil negara (ASN) di daerah agar membiasakan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan secara rutin.
Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah akan memberikan insentif kepada daerah yang mampu menciptakan lingkungan paling bersih. Prabowo menyebut lima kota terbaik berpeluang memperoleh dana insentif masing-masing sebesar Rp20 miliar.
"Nanti kita buat lomba Kota Terbersih. Kota-kota terbaik akan memperoleh insentif, misalnya Rp20 miliar untuk lima kota terbaik," katanya.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan memberikan insentif sebesar Rp10 miliar kepada kota-kota terbaik berikutnya. Menurut Prabowo, penghargaan dalam bentuk dukungan anggaran akan lebih bermanfaat bagi pemerintah daerah dibandingkan hanya menerima trofi atau piala.
Ia menambahkan skema pemberian insentif tersebut akan dikoordinasikan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Keuangan sebelum resmi diterapkan.* (d/dh)