JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyusun standar operasional prosedur (SOP) untuk mencegah maraknya aksi main hakim sendiri di berbagai daerah. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan para kepala daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Menurut Deddy, penyusunan SOP perlu melibatkan pemerintah daerah, Polri, TNI, hingga aparat di tingkat desa agar potensi kerusuhan maupun aksi massa dapat diantisipasi lebih cepat.
"Kepala daerah itu harus menjadi simpul, bukan polisi saja. Kita punya Kodim, Polres, Polsek, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP. Di mana mereka?" ujar Deddy dalam rapat.
Baca Juga: Wagub Aceh Ikuti RDPU Komisi II DPR, Bahas Remunerasi Kepala Daerah dan Peningkatan PAD Sebelum menyampaikan pandangannya, Deddy memutar video yang menampilkan sejumlah kasus dugaan pengeroyokan yang berujung kematian di beberapa daerah. Ia menilai keselamatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintah, bukan semata menjadi tugas aparat penegak hukum.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki mekanisme yang jelas agar respons terhadap potensi aksi main hakim sendiri dapat dilakukan dalam waktu singkat sebelum menimbulkan korban jiwa.
Deddy juga meminta kepala daerah memberikan perhatian kepada keluarga korban, termasuk memastikan keberlangsungan pendidikan anak-anak yang ditinggalkan.
Menanggapi usulan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab melakukan langkah-langkah pencegahan, bukan hanya hadir setelah suatu peristiwa terjadi.
Menurut Tito, penguatan sistem keamanan lingkungan seperti siskamling menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah aksi main hakim sendiri.
"Tindakan dalam suatu penanganan masalah itu tidak hanya pada saat setelah kejadian, tetapi juga sebelum. Aksi-aksi pencegahan, memperkuat siskamling misalnya, menjadi bagian yang harus dilakukan sebelum peristiwa terjadi," kata Tito.
Dalam rapat itu, Tito juga menyinggung kasus dugaan pengeroyokan di Kabupaten Tabanan, Bali. Ia berharap kepala daerah di berbagai wilayah dapat meningkatkan langkah antisipasi agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
Menanggapi hal tersebut, Deddy menjelaskan Bupati Tabanan telah memberikan santunan kepada keluarga korban serta memastikan biaya pendidikan anak korban ditanggung pemerintah daerah.* (k/dh)