JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan evaluasi keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menggunakan indikator status gizi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menurutnya, program dengan anggaran besar tersebut perlu diukur menggunakan data resmi yang memang dirancang untuk menilai kondisi gizi masyarakat.
Charles mengatakan Indonesia telah memiliki instrumen khusus untuk mengukur status gizi, yakni Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang selama ini menjadi acuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Apabila pemerintah ingin menyusun maupun mengevaluasi kebijakan perbaikan gizi nasional, maka rujukan utamanya seharusnya menggunakan indikator dari SKI dan SSGI, bukan indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi masyarakat," ujar Charles di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Baca Juga: 116 Juta Warga RI Masih Kekurangan Kalori dan Protein, Kepala BGN: Ini Realita yang Menyedihkan Ia menilai Program MBG merupakan program strategis nasional dengan dukungan anggaran yang sangat besar. Karena itu, seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi harus berbasis data yang akurat agar manfaatnya dapat diukur secara objektif.
Selain itu, Charles juga mempertanyakan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebut sekitar 112 juta penduduk Indonesia mengalami kekurangan gizi, jika angka tersebut merujuk pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Menurutnya, Kementerian Kesehatan perlu menjelaskan secara terbuka metodologi dan indikator yang digunakan dalam menyusun kesimpulan tersebut. Sebab, Susenas pada dasarnya merupakan survei sosial ekonomi rumah tangga dan bukan instrumen yang dirancang untuk mengukur status gizi secara langsung.
Charles mengingatkan bahwa kebijakan publik harus dibangun berdasarkan indikator yang tepat. Kesalahan dalam menentukan indikator, kata dia, berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran.
Ia menambahkan, apabila tujuan utama Program MBG adalah meningkatkan status gizi masyarakat, maka indikator keberhasilannya harus mengacu pada penurunan angka stunting, wasting, underweight, anemia, serta indikator gizi lain yang diukur melalui SKI maupun SSGI.
"Program sebesar ini tidak bisa dievaluasi hanya berdasarkan asumsi atau indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi," tegasnya.
Di sisi lain, Charles menyebut apabila pemerintah memang ingin menjalankan program pemberian makanan secara universal kepada seluruh siswa, maka tujuan tersebut perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Menurutnya, publik berhak mengetahui apakah Program MBG benar-benar difokuskan untuk memperbaiki status gizi masyarakat atau lebih diarahkan sebagai program penyediaan makanan bagi seluruh anak sekolah.
"Program yang menggunakan anggaran ratusan triliun rupiah harus memiliki sasaran yang jelas, indikator yang tepat, serta dapat dievaluasi secara ilmiah dan objektif. Tanpa itu, akan sulit memastikan apakah anggaran negara benar-benar menghasilkan perbaikan gizi masyarakat atau hanya memperluas cakupan pemberian makanan," pungkasnya.* (an/dh)