JAKARTA– Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membantah anggapan yang mengaitkan kondisi SD Negeri Tanggirejo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kerusakan bangunan sekolah tersebut telah terjadi jauh sebelum program MBG dijalankan pemerintah.
Sudaryono mengatakan dirinya menerima banyak pertanyaan terkait viralnya kondisi sekolah yang dibandingkan dengan bangunan dapur MBG. Sebagai putra daerah Grobogan, ia menegaskan informasi tersebut harus dipahami secara objektif.
"Sekolah itu rusak bukan setelah ada MBG. Betul enggak? Kita objektif aja. Sekolah itu memang sudah rusak sebelum ada program MBG," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).
Baca Juga: Hindari Fitnah, Sudaryono Larang Pertemuan Tertutup dengan Mitra MBG Ia menjelaskan pemerintah terus menjalankan program perbaikan sarana pendidikan secara bertahap. Pada 2025, sebanyak lebih dari 16 ribu sekolah telah direnovasi. Sementara pada 2026, pemerintah menargetkan revitalisasi sekitar 70 ribu sekolah di berbagai daerah.
Sudaryono mengimbau masyarakat untuk melaporkan sekolah yang mengalami kerusakan melalui portal resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Menurutnya, setiap laporan akan ditindaklanjuti agar proses perbaikan dapat segera dilakukan.
Ia juga menilai perbandingan antara sekolah yang rusak dengan bangunan dapur MBG tidak tepat karena keduanya berasal dari skema pembiayaan yang berbeda.
"Dapur MBG dibangun oleh mitra melalui skema yang telah ditetapkan, sedangkan perbaikan sekolah menggunakan anggaran pemerintah. Jadi keduanya tidak bisa dibandingkan seolah-olah saling berkaitan," tegasnya.
Lebih lanjut, Sudaryono menyebut fokus Badan Gizi Nasional saat ini adalah memastikan seluruh dapur MBG beroperasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) agar program pemberian makan bergizi gratis berjalan optimal.
Sebelumnya, kondisi SD Negeri Tanggirejo di Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, menjadi perhatian publik setelah atap dua ruang kelas ambrol sejak awal 2026. Demi keselamatan siswa, kegiatan belajar mengajar sementara dipindahkan ke musala.
Menanggapi kondisi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bergerak cepat dengan berkoordinasi bersama pihak sekolah, dinas pendidikan, serta Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal, Gogot Suharwoto, memastikan pemerintah segera merealisasikan revitalisasi SD Negeri Tanggirejo. Kepala sekolah juga dijadwalkan diundang ke Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai bagian dari proses perbaikan.
Pemerintah menegaskan revitalisasi sekolah menjadi salah satu prioritas nasional guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi seluruh peserta didik.* (d/dh)