JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan skema khusus pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak yang berada di wilayah rawan konflik. Program tersebut dirancang agar tetap dapat menjangkau anak-anak yang membutuhkan dengan melibatkan rumah ibadah serta dukungan aparat TNI dan Polri.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan mekanisme penyaluran MBG di daerah rawan konflik masih terus dimatangkan. Sejumlah uji coba atau piloting telah dilakukan di beberapa wilayah sebagai bagian dari penyusunan model pelaksanaan program.
"Ini juga ada misalnya MBG bagi anak-anak di daerah rawan konflik, sedang kami pikirkan mekanismenya. Ada beberapa piloting yang sudah kita lakukan, bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri menggunakan fasilitas gereja dan lain-lain," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Baca Juga: Kapolda Aceh Tegaskan Purna Bakti Bukan Akhir Pengabdian, Purnawirawan Tetap Jadi Kekuatan Polri Menurutnya, seluruh anak Indonesia, termasuk yang tinggal di daerah terpencil maupun wilayah rawan konflik, berhak memperoleh akses terhadap makanan bergizi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
"Anak-anak Indonesia di mana pun, khususnya anak-anak yang memang membutuhkan di daerah-daerah rawan konflik dan wilayah yang jauh, harus tetap mendapatkan akses perbaikan gizi yang layak," katanya.
Selain menyiapkan skema baru tersebut, pemerintah melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga terus mempercepat pembenahan lebih dari 13 ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, proses pembenahan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki angka stunting tinggi, seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur.
"Wilayah prioritas dengan angka stunting tinggi seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan," ujarnya.
Sementara itu, evaluasi terhadap sebagian besar titik pelayanan MBG di Pulau Jawa dan Sumatera diperkirakan membutuhkan waktu hingga dua bulan guna memastikan kesiapan operasional di lapangan.
Dalam rapat lintas kementerian dan lembaga, pemerintah juga menargetkan pemutakhiran data sekitar 63 juta penerima manfaat serta penyesuaian sasaran Program Makan Bergizi Gratis dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan.
Pemerintah berharap penyempurnaan tata kelola dan perluasan cakupan program tersebut mampu memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh akses makanan bergizi secara merata, termasuk mereka yang tinggal di wilayah dengan tantangan keamanan dan keterbatasan akses.* (an/dh)