JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/7/2026), guna membahas langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul prediksi fenomena El Nino yang diperkirakan datang lebih cepat dan berlangsung lebih lama.
Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara hadir dalam rapat tersebut. Di antaranya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsda TNI M. Syafi'i, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, serta Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan rapat tersebut secara khusus membahas kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi potensi karhutla akibat dampak El Nino.
Baca Juga: Bahlil Temui Prabowo, Lapor 1.400 Desa Sudah Berlistrik dan Siap Diresmikan "Saya dihubungi tadi pagi, kita akan ada rapat terbatas khusus tentang karhutla atau kebakaran hutan dan lahan," ujar Raja Juli kepada wartawan.
Menurutnya, berdasarkan prediksi BMKG, siklus El Nino tahun ini diperkirakan terjadi lebih cepat dibanding biasanya dan berpotensi berlangsung lebih lama. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko terjadinya kekeringan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah.
"Jadi kekeringannya datang lebih cepat dan berakhirnya lebih lambat. Karena itu tentu harus ada langkah antisipasi. Terima kasih kepada Bapak Presiden yang sejak awal sudah mengundang kami untuk membahas kesiapan menghadapi kondisi ini," katanya.
Raja Juli menegaskan pencegahan karhutla menjadi perhatian serius pemerintah mengingat dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Ia mencontohkan, peristiwa karhutla pada tahun-tahun sebelumnya menyebabkan meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terganggunya operasional transportasi udara akibat kabut asap, hingga terhentinya kegiatan belajar mengajar dan aktivitas ekonomi di sejumlah daerah.
"Pencegahan harus menjadi prioritas karena dampaknya sangat luas, mulai dari kesehatan masyarakat, transportasi, pendidikan hingga roda perekonomian," jelasnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah diharapkan dapat menyusun langkah mitigasi yang lebih cepat dan terpadu, sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau dapat ditekan semaksimal mungkin.* (in/dh)