BANDA ACEH – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta Pemerintah Aceh serta pemerintah kabupaten dan kota segera merealisasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp1,652 triliun.
Langkah itu dinilai penting agar anggaran yang telah dialokasikan pemerintah pusat segera diwujudkan menjadi program pemulihan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak bencana.
Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA, mengatakan pihaknya akan memantau secara langsung perkembangan penyerapan anggaran di setiap daerah.
Baca Juga: Siswa SDN 10 Linge Mulai Tinggalkan Tenda, Empat Ruang Kelas Darurat Resmi Digunakan Pascabanjir Aceh Tengah Hasil pemantauan tersebut akan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat mulai Senin mendatang sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
"TKD kita sudah minta kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk sesegera mungkin direalisasikan. Kami akan monitor angka serapannya dan nanti kami umumkan hari Senin agar terus ter-update," kata Safrizal seusai konferensi pers perkembangan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Banda Aceh, Jumat (24/7/2026).
Safrizal menjelaskan, Ketua Satgas PRR yang juga Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian telah beberapa kali memimpin rapat khusus guna memastikan tambahan dana tersebut segera dimanfaatkan sesuai kebutuhan daerah.
Menurut dia, pengawasan tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga pada pelaksanaan program di lapangan serta manfaat yang diterima masyarakat dalam proses pemulihan pascabencana.
Dari total tambahan TKD sebesar Rp1,652 triliun, sebanyak Rp824,82 miliar dialokasikan kepada Pemerintah Provinsi Aceh.
Sementara itu, Rp827,26 miliar disalurkan kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Selain itu, sejumlah daerah juga memperoleh bantuan keuangan melalui skema hibah antar-daerah untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Berdasarkan rencana penggunaan anggaran, sektor infrastruktur memperoleh alokasi terbesar, yakni sekitar Rp972,92 miliar.
Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, kawasan permukiman, serta berbagai prasarana pelayanan publik lainnya.