JAKARTA – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.
Langkah ini dilakukan melalui penyelarasan data, pembagian peran, serta koordinasi terpadu agar setiap program pemerintah maupun mitra berjalan saling melengkapi.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi dan audiensi antara Satgas PRR dengan Yayasan Kitabisa di Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Baca Juga: Kementerian PU Jalankan 403 Proyek Pemulihan Pascabencana di Sumatera, Anggaran Capai Rp21,16 Triliun Pertemuan tersebut menjadi forum sinkronisasi program sekaligus pertukaran data agar kegiatan pemerintah dan inisiatif filantropi dapat berjalan selaras, efektif, efisien, dan tepat sasaran bagi masyarakat terdampak bencana.
Dalam kesempatan itu, Yayasan Kitabisa memaparkan pengalaman sebagai platform penggalangan dana digital yang telah menghimpun donasi lebih dari Rp6 triliun.
Khusus untuk penanganan bencana di Aceh, Kitabisa telah mengumpulkan sekitar Rp74 miliar dengan dukungan lebih dari 2.000 fundraiser.
Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program kemanusiaan, termasuk bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam penyediaan dapur umum dan layanan air bersih.
Selain itu, melalui program Ekspedisi Kitabisa, yayasan juga menjalankan sejumlah kegiatan pemulihan, seperti penyediaan air bersih, layanan psikososial, edukasi kebencanaan, pembangunan ruang komunal, sekolah, hingga rencana pembangunan empat jembatan di sejumlah wilayah prioritas.
Kitabisa juga memiliki dukungan armada operasional berupa ambulans, kendaraan pendukung, serta jaringan key opinion leader untuk memperluas edukasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat.
Ketua Tim Data Posko Satgas PRR, Kolonel Inf. Tamimi Hendra Kesuma, mengatakan Satgas PRR mendorong seluruh mitra pembangunan agar menyelaraskan program dengan pemerintah sehingga setiap intervensi di lapangan dapat saling memperkuat.
Satgas juga menegaskan bahwa prioritas utama tetap difokuskan pada kebutuhan paling mendesak masyarakat, seperti pembangunan hunian tetap (huntap) dan infrastruktur penting, termasuk jembatan yang spesifikasinya disesuaikan dengan kondisi wilayah terdampak.
Sebagai tindak lanjut, Satgas PRR bersama Yayasan Kitabisa akan melakukan koordinasi lanjutan melalui para koordinator wilayah untuk menyinkronkan data lokasi dan rencana pelaksanaan program.