JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta siapa pun yang nantinya ditunjuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik Sudaryati Deyang agar segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan tersebut disampaikan Charles menyusul pengunduran diri Nanik dari jabatan Kepala BGN karena alasan kesehatan. Ia mengaku menghormati keputusan tersebut dan berharap Nanik segera pulih usai menjalani pengobatan.
"Saya menghormati keputusan Ibu Nanik untuk mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Saya mendoakan agar beliau diberikan kelancaran dalam menjalani pengobatan dan segera pulih," ujar Charles kepada wartawan, Rabu (22/7/2026).
Baca Juga: Siapa Pengganti Nanik? Sosok Ini Disebut Bakal Pimpin BGN Menurut Charles, pergantian pimpinan BGN seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, bukan sekadar pergantian figur di tingkat kepemimpinan.
Ia menilai masih banyak persoalan yang harus segera dibenahi, mulai dari kasus keracunan massal, lemahnya tata kelola program, hingga dugaan konflik kepentingan yang sempat mencuat dalam pelaksanaan MBG.
Karena itu, Charles berharap kepala BGN yang baru berani melakukan evaluasi dan merancang ulang kebijakan agar program berjalan lebih tepat sasaran, aman, transparan, serta sesuai dengan kemampuan fiskal negara.
"Siapa pun yang memimpin BGN ke depan harus berani melakukan evaluasi dan redesign program agar lebih tepat sasaran, lebih aman, lebih akuntabel, dan sesuai dengan kemampuan fiskal negara," tegasnya.
Charles juga memastikan Komisi IX DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja BGN. Menurutnya, yang paling penting bukan hanya pergantian pimpinan, melainkan memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat Program Makan Bergizi Gratis secara efektif dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Nanik Sudaryati Deyang resmi mengundurkan diri dari jabatan Kepala BGN pada Rabu (22/7/2026). Pengunduran diri tersebut dilakukan karena Nanik akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri setelah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto.* (d/dh)