BANDA ACEH — Pemerintah Aceh mengambil langkah strategis untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan LPG tabung 3 kilogram tetap aman serta dapat diterima masyarakat sesuai kebutuhan.
Langkah tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi bersama PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), serta sejumlah instansi terkait di ruang rapat Asisten Perekonomian, Selasa (21/7/2026).
Rapat yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh, T. Robby Irza, tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta keterbatasan pasokan LPG tabung 3 kilogram di beberapa wilayah.
Baca Juga: Polda Aceh Perkuat Sinergi dengan Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk Tingkatkan Penegakan Hukum serta Pelayanan Publik Pemerintah Aceh menilai ketersediaan energi bersubsidi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapat perhatian serius.
Karena itu, pemerintah memastikan distribusi harus berjalan lancar, stok mencukupi, pelayanan ditingkatkan, serta penyaluran subsidi tepat sasaran.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robby Irza, mengatakan pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.
"Kami ingin memastikan masyarakat Aceh memperoleh akses terhadap BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg dengan mudah dan sesuai kebutuhan. Karena itu, koordinasi seluruh pihak harus terus diperkuat agar distribusi berjalan lancar dan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," ujar Robby.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Aceh meminta PT Pertamina Patra Niaga menjaga ketersediaan stok BBM bersubsidi dan LPG 3 Kg, sekaligus meningkatkan efektivitas distribusi hingga tingkat SPBU dan pangkalan.
Selain memastikan pasokan, pengawasan terhadap distribusi juga akan diperkuat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan energi bersubsidi yang dapat merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Aceh akan mengusulkan penambahan kuota Bio Solar dan LPG tabung 3 Kg kepada kementerian serta lembaga terkait berdasarkan kebutuhan riil masyarakat Aceh.
Pemerintah Aceh bersama Pertamina, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait juga akan melakukan penertiban terhadap penggunaan BBM bersubsidi dan LPG 3 Kg agar penyalurannya tepat sasaran.
Selain itu, Pertamina diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan di SPBU, mulai dari pengaturan antrean kendaraan, optimalisasi proses pengisian BBM, hingga memastikan kecukupan stok di seluruh jaringan distribusi.