JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terhadap Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Sidang tersebut digelar menyusul aduan yang diajukan Bonatua Silalahi terkait dokumen ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Selasa (21/7/2026).
Sidang perkara Nomor 11-PKE-DKPP/VII/2026 berlangsung di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, dipimpin Ketua DKPP Heddy Lugito bersama anggota majelis J Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansvah.
Dalam sidang tersebut, Bonatua Silalahi hadir didampingi kuasa hukumnya Muhammad Joni. Sementara pihak teradu terdiri atas Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin serta anggota KPU Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, dan Parsadaan Harahap.
Baca Juga: Praperadilan Roy Suryo Ditolak, Refly Harun Pertanyakan Dasar 2 Alat Bukti Penetapan Tersangka Pada awal persidangan, Bonatua membacakan pokok aduannya. Ia menilai para teradu diduga melakukan pelanggaran etik terkait pengelolaan dokumen administrasi pencalonan Joko Widodo sejak Pilkada Solo 2005 hingga Pemilihan Presiden 2019.
Menurut Bonatua, dokumen yang dipersoalkan berupa fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi, namun tidak mencantumkan tanggal legalisasi sebagaimana ketentuan yang berlaku.
"Perbuatan yang dilakukan bahwa para teradu selaku ketua dan anggota KPU RI diduga telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berupa tidak melakukan tindakan korektif terhadap dokumen cacat administratif," ujar Bonatua dalam persidangan.
Ia juga menilai KPU tidak melakukan penelusuran maupun perbaikan arsip meski telah menerima permohonan resmi darinya. Selain itu, Bonatua mempersoalkan pengelolaan arsip statis serta legalisasi dokumen yang menurutnya tidak memenuhi ketentuan administrasi.
Dalam laporannya, Bonatua menyebut dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008, Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2007, hingga Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Menanggapi aduan tersebut, Ketua DKPP Heddy Lugito menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan lembaganya hanya berfokus pada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan secara personal oleh penyelenggara pemilu, bukan terhadap institusi KPU sebagai lembaga.
"Artinya kita akan memeriksa para teradu ini sebagai anggota dan Ketua KPU secara personal. Apakah dia melakukan pelanggaran etik atau tidak, bukan lembaga," kata Heddy.
Ia juga meminta Bonatua menguraikan secara rinci dugaan pelanggaran etik yang dilakukan masing-masing teradu agar dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam persidangan.
Sidang etik tersebut selanjutnya akan mendengarkan keterangan dari para teradu sebelum DKPP mengambil keputusan sesuai mekanisme yang berlaku.* (in/dh)