JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku prihatin atas kembali terjeratnya kepala daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menilai kasus tersebut menjadi pengingat penting bahwa integritas tetap menjadi faktor utama dalam menjalankan amanah sebagai pejabat publik.
Pernyataan itu disampaikan Tito menyusul operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, di Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (20/7/2026).
"Ya saya prihatin karena kepala daerah sudah kita berikan retret, kemudian pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan," kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Baca Juga: Mengenal Lalu Ahmad Zaini, Bupati Lombok Barat yang Terjaring OTT KPK Menurut Tito, pemerintah telah melakukan berbagai langkah pencegahan agar kepala daerah dapat menjalankan pemerintahan secara bersih dan akuntabel. Selain pembekalan sejak awal masa jabatan, pemerintah juga terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan dan mudah diawasi.
Tak hanya itu, pemerintah juga telah beberapa kali mengumpulkan para kepala daerah untuk memberikan arahan langsung mengenai tata kelola pemerintahan yang baik.
"Kemudian juga pembinaan-pembinaan telah dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh bapak presiden di Sentul, masih terjadi juga," ujarnya.
Meski demikian, Tito menegaskan pemerintah memiliki keterbatasan dalam mengawasi perilaku setiap kepala daerah karena mereka merupakan pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat melalui proses demokrasi.
Karena itu, menurutnya, faktor integritas pribadi menjadi penentu utama agar seorang kepala daerah tidak terjerumus dalam pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi.
"Pertama mereka memang dipilih rakyat, rekrutmennya. Kedua, kembali ke integritas masing-masing orang," tegasnya.
Mendagri berharap kasus OTT yang kembali menjerat kepala daerah dapat menjadi pelajaran sekaligus peringatan keras bagi seluruh pejabat daerah di Indonesia.
Ia mengimbau seluruh kepala daerah melakukan introspeksi dan tetap berpegang pada prinsip integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.
"Kepala daerah lainnya agar semua mawas diri, melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran apalagi tindak pidana korupsi," katanya.