JAKARTA– Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyatakan dukungannya terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto yang membuka kemungkinan melakukan penyesuaian atau pemangkasan anggaran pertahanan sebagai bagian dari upaya pemerintah mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dukungan tersebut disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait. Menurutnya, Kementerian Pertahanan akan mendukung setiap kebijakan Presiden yang ditetapkan demi kepentingan nasional.
"Tentu. Kementerian Pertahanan mendukung setiap kebijakan Presiden yang ditetapkan demi kepentingan nasional," kata Rico Ricardo Sirait kepada wartawan, Senin (20/7/2026).
Baca Juga: Saat Prabowo Buka Opsi Pangkas Anggaran TNI-Polri demi Percepat Pengentasan Kemiskinan Rico menjelaskan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan kewenangan Presiden yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kepentingan nasional secara menyeluruh.
Ia menegaskan, kebijakan pertahanan negara tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga mencakup dimensi nonmiliter sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita serta Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.
"Karena itu, setiap kebijakan anggaran, termasuk apabila terdapat penyesuaian, tetap merupakan bagian dari strategi negara untuk memperkuat kedaulatan, keamanan, sekaligus kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah akan terus melakukan efisiensi anggaran guna mempercepat pengentasan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Bahkan, menurut Prabowo, apabila diperlukan pemerintah siap mengurangi anggaran sektor pertahanan maupun kepolisian.
"Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan," ujar Prabowo saat menghadiri Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menanyakan secara langsung kesiapan jajaran TNI dan Polri apabila anggaran institusinya dikurangi demi kepentingan rakyat. Respons yang diterimanya dari peserta yang hadir adalah kesiapan untuk mendukung kebijakan tersebut.
Presiden menegaskan bahwa kekuatan pertahanan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran maupun alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga oleh kondisi masyarakat yang sejahtera.
Menurutnya, rakyat yang kuat secara ekonomi akan menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan nasional. Karena itu, pemerintah ingin memastikan pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan berjalan beriringan dengan pembangunan sektor pertahanan.
Wacana penyesuaian anggaran pertahanan tersebut kini menjadi perhatian publik dan akan menjadi bagian dari pembahasan pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal serta prioritas belanja negara ke depan.* (k/dh)