JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman angkat bicara terkait isu yang menyebut tanah masyarakat Papua dijual dengan harga Rp100 ribu per hektare. Amran menegaskan kabar tersebut tidak benar dan menyebutnya sebagai informasi yang merugikan pemerintah.
Amran mengatakan isu tersebut merupakan tudingan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Menurutnya, pemerintah tidak pernah mengambil alih kepemilikan tanah masyarakat dalam menjalankan program pengembangan pertanian di Papua.
"Fitnah itu bertebaran. Salah satunya harga tanah Rp100.000 per hektare. Itu fitnah yang sangat kejam terhadap pemerintah, termasuk kepada kami yang menjalankan program," ujar Amran, Senin (20/7/2026).
Baca Juga: Mentan Gelontorkan Rp801 Miliar, Pertanian Sumut Didorong Naik Kelas Ia menjelaskan program pertanian di Papua dilakukan dengan membangun lahan sawah yang tetap menjadi hak masyarakat. Pemerintah hanya memberikan dukungan berupa pembangunan infrastruktur pertanian, irigasi, serta bantuan alat dan mesin pertanian.
Amran menyebut hingga saat ini pemerintah telah membangun sekitar 137 ribu hektare lahan pertanian di Papua. Seluruh lahan tersebut, kata dia, masih menjadi milik masyarakat setempat.
"Sawah itu milik rakyat. Tidak ada yang menjadi milik negara. Alat mesin pertanian kami berikan gratis, irigasi kami bangun, semuanya untuk masyarakat," jelasnya.
Menurut Amran, program tersebut bertujuan meningkatkan produktivitas petani Papua sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Ia menilai berbagai informasi negatif yang beredar tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Ia juga menyebut sejumlah petani di Papua telah merasakan manfaat dari program tersebut. Mulai dari mendapatkan akses pengelolaan lahan, bantuan peralatan pertanian, hingga peningkatan pendapatan.
"Petani di sana menyampaikan sendiri bahwa mereka mendapat lahan untuk dikelola dan penghasilannya meningkat. Traktor juga menjadi milik mereka. Ini fakta di lapangan," ungkap Amran.
Pemerintah memastikan program pengembangan pertanian di Papua akan terus dilanjutkan dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ketahanan pangan nasional.* (in/dh)