ACEH TIMUR – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terus mematangkan persiapan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat penyintas bencana. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan teknis maupun administrasi telah terpenuhi sebelum pembangunan permanen dimulai.
Pendampingan dilakukan oleh Tim BNPB bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera pada 15 Juli 2026. Fokus pendampingan meliputi kesiapan lahan, tata kelola pembangunan, validasi data calon penerima bantuan, hingga mekanisme penetapan inventor dan aplikator rumah tahan bencana.
BNPB menegaskan, seluruh proses tersebut bertujuan agar pembangunan hunian tetap berjalan tepat sasaran, memenuhi standar teknis, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi.
Baca Juga: Satgas PRR Kawal Dana TKD Rp144,67 Miliar, Pemulihan Pascabencana Kabupaten Solok Dipercepat Selain mempersiapkan pembangunan huntap, tim juga meninjau sejumlah hunian sementara (huntara) yang berada di Gampong Lubuk Pengpeng, Gampong Kabi, dan Kecamatan Banda Alam. Hasil pemantauan menunjukkan huntara yang telah dibangun berfungsi dengan baik dan telah dilengkapi fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, serta akses lingkungan.
Meski demikian, masih terdapat beberapa penyempurnaan teknis yang terus dikoordinasikan agar seluruh fasilitas pendukung dapat berfungsi secara optimal selama masyarakat masih menempati hunian sementara sebelum berpindah ke hunian tetap.
Dalam laporan kepada Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian, Tim BNPB menyebut progres rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan di Kabupaten Aceh Timur menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.
Penyelesaian pembangunan huntara disebut telah mendekati target, sementara seluruh unit yang selesai dibangun telah dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak bencana. Saat ini fokus pemerintah diarahkan pada percepatan kesiapan pembangunan hunian tetap sebagai bagian dari proses pemulihan jangka panjang.
Sebagai bagian dari persiapan tersebut, BNPB bersama pemerintah daerah juga menyepakati penyelesaian rekomendasi inventor dan aplikator rumah tahan bencana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan teknologi konstruksi yang digunakan sesuai standar keamanan serta dikerjakan oleh pelaksana yang memiliki kompetensi.
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga telah menetapkan sebanyak 2.630 calon penerima hunian tetap melalui keputusan bupati. Jumlah tersebut terdiri atas 2.033 unit pembangunan di lokasi semula (insitu), 318 unit relokasi komunal, dan 279 unit relokasi mandiri.
Di sisi lain, proses rekonsolidasi data penerima Dana Tunggu Hunian (DTH) Tahap II juga terus dilakukan. BNPB bersama pemerintah daerah melakukan verifikasi lapangan, validasi administrasi, hingga pemadanan data kependudukan guna memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
Berdasarkan evaluasi hingga 13 Juli 2026, dari target pembangunan 3.676 unit huntara, sebanyak 3.596 unit atau sekitar 97,8 persen telah selesai dibangun dan seluruhnya telah dihuni masyarakat.
Sementara itu, penyaluran Dana Tunggu Hunian Tahap I telah mencapai 420 kepala keluarga atau sekitar 97,2 persen dari total penerima. Adapun proses verifikasi DTH Tahap II masih terus berlangsung sebelum memasuki tahap penyaluran berikutnya.