MEDAN – Politisi senior sekaligus deklarator Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut) M Yusuf Tambunan mendorong adanya pergantian Ketua DPD Demokrat Sumut dalam Musyawarah Daerah (Musda) yang dijadwalkan berlangsung pada 2026.
Yusuf menilai kepemimpinan Ketua DPD Demokrat Sumut Lokot Nasution belum mampu membawa peningkatan signifikan bagi partai. Ia menyebut terdapat sejumlah catatan yang menjadi alasan perlunya evaluasi kepemimpinan.
Salah satu sorotan yang disampaikan Yusuf yakni penurunan perolehan kursi legislatif Demokrat Sumut. Menurutnya, jumlah kursi DPRD Sumut turun dari sembilan menjadi lima kursi, sementara perolehan kursi DPR RI masih bertahan di angka tiga.
Baca Juga: Musdalub PJS Babel 2026 Teguhkan Integritas Wartawan, Kakanwil Ditjenpas Babel: Pers Harus Utamakan Akurasi, Keberimbangan, dan Tanggung Jawab "Di antaranya perolehan kursi DPRD Sumut turun dari sembilan kursi menjadi lima kursi serta DPR RI dari tiga kursi tidak bisa bertambah tetap tiga kursi. Padahal dalam janji politik saat maju calon ketua DPD, Lokot menargetkan lima kursi DPR RI," ujar Yusuf kepada wartawan, Kamis (16/7/2026).
Selain persoalan elektoral, Yusuf juga menyoroti lemahnya konsolidasi internal partai. Ia menilai komunikasi antara pengurus daerah dengan pimpinan DPD belum berjalan maksimal.
Menurutnya, aktivitas organisasi di tingkat DPD mengalami penurunan dan sebagian besar pengurus disebut tidak aktif menjalankan peran.
"Yang bisa berhubungan dengan saudara Lokot hanya orang-orang yang masuk circlenya. Bahkan ketua DPC banyak yang tidak bisa berkomunikasi dengannya," katanya.
Yusuf juga menyinggung isu hukum yang pernah dikaitkan dengan nama Lokot Nasution. Ia menyebut persoalan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih figur pemimpin partai ke depan.
Meski demikian, Yusuf menegaskan pihaknya tetap menghormati asas praduga tak bersalah terhadap setiap orang yang masih dalam proses dugaan hukum.
"Meski masih bersifat dugaan dan kita hormati asas praduga tak bersalah, tetapi alangkah baiknya calon ketua DPD mendatang jangan yang ada keterkaitan dengan dugaan kasus hukum," ujarnya.
Selain itu, Yusuf turut menyoroti persoalan transparansi penggunaan anggaran bantuan pemerintah untuk partai politik serta perpindahan kantor DPD Demokrat Sumut dari kawasan strategis di Jalan Sudirman Medan ke wilayah lain yang menurutnya menjadi catatan bagi organisasi.
Terkait figur pengganti, Yusuf menyebut terdapat sejumlah nama yang dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin Demokrat Sumut. Beberapa di antaranya anggota DPR RI Sabam Sinaga, anggota DPRD Sumut Armyn Simatupang, Ketua DPC Demokrat Deliserdang Ir Hj Anita Lubis, serta pengusaha Hendrik Sitompul.* (dh)