JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran DEN di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tersebut membahas perkembangan ekonomi nasional hingga percepatan transformasi digital pemerintahan.
Pertemuan itu berlangsung pada Selasa (14/7/2026). Momen tersebut dibagikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet.
Dalam pertemuan tersebut, Dewan Ekonomi Nasional menyampaikan laporan terkait kondisi terbaru perekonomian Indonesia serta sejumlah masukan strategis untuk memperkuat ekonomi nasional di tengah perubahan dan tantangan global.
Baca Juga: Saut Situmorang Desak Prabowo Alihkan Kasus Febrie Adriansyah ke KPK "Dewan Ekonomi Nasional melaporkan perkembangan terkini perekonomian nasional sekaligus menyampaikan sejumlah masukan strategis terkait penguatan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global," ujar Teddy.
Selain membahas sektor ekonomi, DEN juga melaporkan perkembangan Government Technology (GovTech) atau teknologi pemerintahan yang menjadi bagian dari upaya percepatan digitalisasi layanan publik.
Menurut Teddy, penyempurnaan GovTech dilakukan untuk meningkatkan kualitas data pemerintah serta memastikan berbagai program dan bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Sehingga meminimalkan kesalahan sasaran, memperkuat efektivitas penyaluran bantuan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin modern, efisien, dan transparan," jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Luhut hadir bersama sejumlah anggota DEN, di antaranya Mari Elka Pangestu, Chatib Basri, Firman Hidayat, Tubagus Nugraha, dan Pantro Pander Silitonga.
Selain jajaran DEN, sejumlah menteri juga turut hadir dalam pertemuan itu, seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi sekaligus mendorong digitalisasi birokrasi agar pelayanan publik semakin efektif dan transparan.* (k/dh)